Desember 5, 2022

Jakarta: Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Pemerintah Indonesia meluncurkan ruang lingkup kajian untuk memetakan langkah agar Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat mengidentifikasi, melacak, menetralisasi, dan mengurangi emisi karbon.
 
Kegiatan tersebut diumumkan di sela-sela kegiatan COP27 di Mesir beriringan dengan komitmen Indonesia dalam Kesepakatan Paris.
 
“ADB gembira dapat membantu Otorita IKN dalam mengambil langkah tegas untuk memerangi perubahan iklim,” kata Wakil Presiden ADB untuk Asia Timur, Asia Tenggara dan Pasifik Ahmed M Saeed, dilansir Antara, Kamis, 10 November 2022.


ADB siap memberikan bantuan teknis dalam bentuk kajian bagi persiapan menyeluruh kontribusi yang ditetapkan secara regional dan lokal untuk IKN Nusantara, hal yang baru pertama kali dilakukan di tingkat daerah di Indonesia.
 

Sebuah kajian lokal secara sukarela untuk menganalisis bagaimana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah dijalankan di tingkat lokal juga akan dilaksanakan.
 
“Partisipasi aktif pemerintah daerah, yang berada di garis depan pelaksanaan kebijakan nasional, merupakan hal yang sangat penting agar negara dapat mencapai komitmennya berdasarkan Kesepakatan Paris,” ucapnya.
 
Sementara itu, Ketua Otorita IKN Bambang Susantono menambahkan kajian ini merupakan langkah lanjutan dalam menjadikan IKN sebagai ibu kota nasional dengan hutan lestari yang pertama di dunia dan kota karbon netral yang pertama di Indonesia pada 2045.
 
“Kajian tersebut akan mengidentifikasi kegiatan penting dalam membantu Nusantara memenuhi komitmen nol emisi karbon, termasuk melindungi dan memulihkan lahan dan kawasan hutan di ibu kota baru,” katanya.
 
Otorita IKN juga akan memprioritaskan rehabilitasi dan perlindungan yang memiliki nilai konservasi besar, seperti koridor satwa liar dan koridor keanekaragaman hayati, serta zona tangkapan air.
 
Untuk daerah perkotaan, pembangunan Nusantara akan memprioritaskan material rendah karbon untuk konstruksi, memaksimalkan energi yang berasal dari sumber terbarukan, serta akses transportasi publik.
 
Bantuan teknis akan dikelola oleh ADB dan dibiayai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Australian Department of Foreign Affairs and Trade). Bantuan teknis tersebut diperkirakan akan selesai pada Juni 2023.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id.
 
 

(ANN)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.