Desember 8, 2022

SURYA.CO.ID, SURABAYA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya mengajak masyarakat untuk terlibat pengawasan partisipatif.

Melalui program sosialisasi, Kamis (17/11/2022), Bawaslu Kota Surabaya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan pelanggaran selama pemilu. Di antaranya, soal pencegahan politik uang.

Peserta acara ini adalah media, pemantau pemilu, dan organisasi kepemudaan di Kota Surabaya.

“Salah satu tugas bawaslu kabupaten kota adalah meningkatkan partisipasi masyarkat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota,” kata Ketua Bawaslu Surabaya, M Agil Akbar di Surabaya.

“Kegiatan ini sebagai upaya pelaksanaan tugas kami. Juga, meningkatkan pengawasan pemilu tahun 2024 dengan melibatkan peran masyarakat,” kata Agil.

Baca juga: Gelar Pengajian Bareng Ibu-Ibu, Partai Golkar Surabaya Dapat Doa Sukses di Pemilu 2024

Prinsipnya, pengawasan partisipatif harus melibatkan semua elemen masyarkat. Mengingat, terbatasnya personil yang ada di lapangan.

“Bawaslu memiliki 5 personil di tingkat nasional, 7 atau 5 orang dtingkat provinsi, 5 atau 3 ditingkat kabupaten kota, 3 orang di tingkat kecamatan dan 1 orang di tingkat kelurahan atau desa. Ini merupakan tantangan yang bawaslu alami,” katanya.

Baginya, masyarakat tak hanya menjadi subyek penyelenggaraan pemilu. Namun, juga bisa memberikan Pendidikan politik bagi masyarkat.

“Baik pengawasan partisipatif yang massive secara psikologis akan mengingatkan dan mengawal Bersama penyelenggaran pemilu 2024 untuk lebih hati – hati, jujur dan adi; dalam pengawasan penyelenggaran pemilu,” katanya.

Baca juga: Rizky Ramadhan, Pemain Persebaya U-20 yang Bawa Tim Juara Tahun 2019 Meninggal Dunia

Menurut Staff Ahli Bawaslu Republik Indonesia, Masykurudin Hafiz, pengawasan harus dilakukan sebagai bentuk antisipasi terjadinya pelanggaran dalam pemilu. Di antaranya soal pelanggaran politik uang.

“Misal dalam pemilu, politik uang itu dilarang oleh perundang-undangan. Kita harus tahu itu,” katanya.

Metodenya, masyarakat harus mengetahui larangan soal politik uang, mau menjelaskan ke warga lain, hingga mampu untuk membuktikan sebuah pelanggaran.

Apabila hal ini bisa dilakukan, maka pengawasan bisa berjalan optimal.

“Prinsipnya, bisa membangun pengawasan secara partisipatif untuk menggabungkan orang menjadi tahu, mau dan mampu. Sehingga, pengawasan pemilu bisa berjalan baik,” katanya.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.