Desember 4, 2022

Tarakan: Lembaga pendidikan dan media sosial di era digital merupakan dua wilayah yang diperebutkan kelompok radikal. Sebab, kedua wilayah itu dinilai sangat efektif untuk mentranformasi paham serta merekrut anggota.
 
Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen R Ahmad Nurwakhid, mengatakan guna mencegah paham kekerasan, terutama di Bulungan, Kalimantan Utara, perlu melalui ruang pendidikan dan media sosial.
 
“Sehingga perlu membekali pemahaman pencegahan terorisme kepada para guru melalui penguatan moderasi beragama di sekolah,” kata Nurwakhid pada acara ‘Training Of Trainer Menjadi Guru Pelopor Moderasi Beragama’, di Kabupaten Bulungan, Kaltara, Rabu, 16 November 2022.


Dia menyampaikan guna mengisi ruang pendidikan, perlu terus melalukan kontra narasi di ruang digital, sehingga acara tersebut dirangkai dengan lomba, ‘Pembuatan Bahan Ajar Berupa Video Pendek Sosiodrama Moderasi Beragama’.
 
“Terorisme adalah ancaman nyata bagi kedamaian di Indonesia. Kelompok pelaku terorisme tinggal di tengah masyarakat, membaur dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan bukan tidak mungkin ada di tengah-tengah lembaga pendidikan, sehingga kita harus selalu waspada,” kata dia dalam sambutan tertulis dibacakan oleh Maira Himadhani, Subkoordinator Partisipasi Masyarakat BNPT.
 
Hal itu, kata dia, menuntut agar semua pihak dalam mencegah paham kekerasan ini mengedepankan kewaspadaan. Tidak hanya untuk alasan keselamatan, melainkan mencegah tersebarluaskannya paham radikal.
 
BNPT sebagai lembaga negara yang mendapatkan mandat melaksanakan penanggulangan terorisme dengan mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga yang terus berupaya menekan kejahatan luar biasa tersebut.
 
“Upaya kami tidak hanya melalui penindakan secara tegas, namun juga menjalankan program-progran bersifat soft approach atau penanganan secara lunak,” kata dia.
 

Dia menyampaikan kegiatan yang dilakukan hari ini adalah salah satu bentuk bagaimana terorisme ditanggulangi secara lunak dengan melibatkan berbagai komponen bangsa, khususnya melalui partisipasi aktif stakeholder pendidikan.
 
Dosen FIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sholehuddin, sepakat saat ini terjadi perebutan wilayah ruang medsos dan ruang pendidikan. Baik untuk pelaku paham kekerasan maupun upaya pencegahannya.
 
Faktanya, kata dia, khusus ruang medsos lebih banyak dikuasai paham-paham menyimpang ketimbang konten yang bersifat mendidik.
 
“Apa kaitannya dengan guru, karena jika guru mengisi ruang medsos ini, maka tentu lebih dipercaya karena status sebagai pendidik,” kata Sholehuddin.
 
Dia mengungkapkan indeks potensi radikalisme berdasar survei nasional BNPT pada 2020, dari pengakses internet 75,5 persen dari kelompok Gen Z (lahir 1981-2000) mencapai 93 persen, Gen Milenial (1981-2000) 85 persen, dan Gen X (1965-1980) 54 persen.
 
Dari data ini, peran guru sangat strategis, karena kelompok rentan terpapar itu adalah usia anak-anak sekolah.
 
“Selain itu, mengapa ruang pendidikan sangat krusial dalam pencegahan radikalisme? Karena hasil penelitian 2019, tercatat 49,60 persen pendidikan agama dari guru, bukan dari orangtua atau keluarga,” kata dia.
 
Hal cukup mengejutkan ia utarakan hasil survei BNPT-FKPT 2019 di Kaltara. Ternyata provinsi berpenduduk sekitar 700 ribu jiwa punya potensi radikalisme skor 40,28, dari pemahaman dengan skor 49,73, sikap dengan skor 53,85, dan tindakan dengan skor 17,25.
 
Artinya, dengan skor pemahaman dan sikap cukup tinggi itu, butuh sebuah pemicu atau pemantik agar terjadi tindakan radikalisme yang tinggi dari awalnya cuma skor 17,25 di Kaltara.
 
“Sehingga langkah BNPT dan FKPT menggelar berbagai strategi dalam mencegah radikalisme dan terorisme, termasuk melalui giat hari ini sangat tepat,” kata Sholehuddin yang juga Direktur Pusat Kajian Moderasi Beragama itu.
 

(AZF)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.