Desember 8, 2022

 

SURABAYA, SURYA – Penggunaan nuklir sebagai energi baru untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat kembali dikaji oleh Dewan Energi Nasional. Hal ini bersamaan dengan semakin meningkatnya permintaan listrik energi yang diprediksi hingga 3 kali lipat pada 2030 – 2060.

Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha, mengatakan saat ini Indonesia tengah menghadapi transisi energi yang mengacu pada komitmen dalam Paris Agreement pada 2016 untuk menurunkan emisi karbon sebanyak 318 juta ton CO2 pada 2030.

“Kemudian berdasarkan kesepatakan di Mesir, kesepakatan penurunan emisi karbon ditingkatkan menjadi 385 juta ton, dan jika menggunakan bantuan asing target ditingkatkan menjadi 445 juta ton CO2,” kata Satya dalam diskusi Energy & Industry Outlook 2023, Kamis (17/11/2022)

Lebih lanjut, Satya mengatakan, Indonesia menganut proses transisi energi secara perlahan dengan menghilangkan emisi karbon dari sisi energi listrik yakni pembangkit batu bara seperti yang sudah dilakukan di PLTU Paiton.

“Namun untuk menggantikan energi dari fosil dengan energi baru terbarukan dari biomassa, panas bumi, maupun solar cell dan hydro masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan energi ke depan. Untuk itu Dewan Energi mendorong penggunaan nuklir,” jelas Setya.

Dia mengatakan penggunaan nuklir ini juga tengah disusun dan rencananya akan dijadikan Perpres yang diharapkan dapat ditandatangani Presiden Joko Widodo.

“Kami juga sedang merevisi kebijakan energi nasional yang dalam revisi itu akan diusulkan nuklir menjadi opsi yang memungkinkan. Harapannya nuklir bisa direalisasikan pada 2040,” ungkapnya.

Satya menambahkan, pertumbuhan kebutuhan energi di tahun depan pun akan dipengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi. Jika tahun ini ekonomi tumbuh 5 persen, dan tahun depan bisa tumbuh 7 persen, maka rata-rata pertumbuhan energi rerata akan mencapai 6 persen per tahun.

Dalam kegiatan yang digelar di ballroom Hotel Sheraton Surabaya tersebut, juga dipaparkan tentang peningkatan konsumsi energi di tahun depan. Dimana konsumsi energi bagi industri mencapai 49 persen, disusul transportasi sebesar 29 persen, Rumah Tangga 15 persen dan komersial sebesar 4 persen.

“Melihat kondisi tersebut, maka peran energi bagi pertumbuhan ekonomi sangatlah penting, karena konsumsi energi dalam struktur industri ada pada angka kumulatif 50-60 persen,” kata Arman Hakim Nasution Kepala PKKPBI ITS, saat menjadi narasumber lainnya dalam “Energy & Industry Outlook 2023” yang digelar oleh Pertamina Patra Niaga tersebut.

Dari sisi transportasi, Manager STP Otomotif ITS, Bambang Sudarmanto mengatakan kenaikan konsumsi energinya adalah yang terbesar.

Di tahun 2021, kenaikan konsumsi energi untuk sektor transportasi mencapai 2,91 persen, disusul industri sebesar 1,85 persen, Rumah Tangga sebesar 0,91 persen dak komersial sebesar 0,26 persen.

“Tingginya kenaikan konsumsi ini disebabkan oleh naiknya jumlah pengguna kendaraan, khususnya motor dan skuter. Dari tahun 2008-2015, kenaikan jumlah motor ran skuter mencapai dua kali lipat, dari 52 miliar unit motor menjadi 105 miliar motor. Tetapi penggunaan EBT di sektor transportasi ini masih sangat minim dan perlu ditingkatkan,” beber Bambang.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Marketing Region Jatimbalinus, Deden Mochammad Idhani membenarkan bahwa konsumsi energi di tahun depan akan kembali mengalami kenaikan karena kegiatan masyarakat dan industri besar dan kecil sudah mulai bergerak normal.

“Kegiatan masyarakat dan industri besar dan kecil sudah mulai bergerak normal sehingga tahun 2023 otomatis memerlukan energi yang lebih besar. Oleh karena itu, salah satu kuncinya adalah kolaborasi semua elemen bangsa ini untuk hadapi tantangan 2023,” ungkap Deden.

Dari sisis pemerintah, pasti akan melakukan langkah-langkah strategis agar energi bisa disediakan sesuai dengan kebutuhan di 2023. Dan peran Pertamina dalam hal ini, sesuai dengan tugas dan fungsinya harus menyediakan energi BBM.

“Nah, Pertamina pasti akan berupaya menyediakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah di 2023. Dan kita komit membantu pemerintah untuk sediakan energi sesuai dengan kebutuhan. Tentunya tidak hanya pemerintah dan Pertamina, semua masyarakat dan stakeholder harus mendukung upaya pemerintah tersebut,” pungkas Deden.


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.