Desember 8, 2022

Tangerang: Sebanyak delapan perwakilan keluarga korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 mendatangi kantor maskapai tersebut di Neglasari, Kota Tangerang. Mereka datang untuk meminta pertanggungjawaban pihak maskapai terkait kecelakaan yang terjadi pada 9 Januari 2021 lalu itu.
 
Kehadiran perwakilan keluarga korban diterima pihak Sriwijaya Air berserta dengan kuasa hukumnya untuk melakukan pembicaraan. Namun, berselang beberapa menit situasi pun mulai gaduh karena pihak keluarga tidak dapat menerima alasan dari penjelasan dari pihak Sriwijaya Air.
 
Kegaduhan itu lantaran pihak keluarga korban SJ-182 diminta untuk menandatangani surat Release and Discharge atau RnD, sebelum mencairkan asuransi keluarga mereka yang meninggal dalam peristiwa nahas itu.
 

“Kami ini keluarga para penumpang yang menjadi korban meninggal dunia saat menaiki pesawat maskapai anda (Sriwijaya Air). Kami menolak menandatangani permintaan Sriwijaya Air itu (RnD),” ujar perwakilan keluarga korban Slamet Bowo Santoso, Jumat, 11 November 2022. 


RnD merupakan kesepakatan antarkedua pihak yakni ahli waris dengan pihak Sriwijaya Air. Kesepakatan itu berupa pembebasan dari ahli waris korban untuk tak lagi menuntut, meminta janji, mengeklaim serta hal-hal lain berkaitan dengan kejadian kecelakaan pesawat SJ-182.
 
Selain itu, Slamet mengatakan, berdasarkan keterangan Komisi V DPR RI, jika uang santunan bagi para korban dititipkan melalui pengadilan atau pihak ketiga.
 
“Kami mau jangan berbelit-belit, hingga menyuruh tandatangan RnD segala. Kami minta pihak Sriwijaya Air mencairkan dana santunan sesuai dengan alurnya yang juga telah disampaikan Komisi V DPR,” katanya. 
 
Menurut Slamet, permintaan pihak Sriwijaya Air kepada para perwakilan keluarga untuk menandatangani surat RnD, merupakan salah satu cara guna menghalang-halangi pengusutan kasus kecelakaan SJ-182 yang menewaskan 62 orang tersebut.
 
Karena, lanjutnya, pihak keluarga korban akan melaporkan pihak Boeing, dalam meneruskan pernyataan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait kecelakaan tersebut.
 
“Hasil pengungkapan KNKT kan sudah jelas, jika spoiler atau sayap pesawat SJ-182 belum pernah diganti dari tahun 2012 lalu, ini kan jelas kesalahan pihak Boeing. Kami minta Sriwijaya tidak menggangu hak privasi keluarga korban yang menggugat ke Boeing Company di Amerika,” ungkapnya.
 
Slamet menjelaskan, kedatangannya bersama para perwakilan keluarga korban lainnya itu pun membawa enam poin tuntutan ke Sriwijaya Air. Pertama, meminta Sriwijaya Air segera mencairkan santunan sesuai Undang-Undang Penerbangan.
 
“Kedua, sesuai rekomendasi komisi V DPR RI keluarga menuntut agar uang santunan dititipkan ke pengadilan atau pihak ketiga. Tuntutan ketiga, keluarga korban yang belum mengambil santunan tetap menolak menandatangani RnD yang disyaratkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Penerbangan,” jelasnya.
 
Selain itu, Slamet menambahkan, tuntutan lainnya yakni meminta Sriwijaya Air bertanggungjawab penuh atas keperluan keluarga korban sampai kasus SJ-182 dinyatakan selesai. Kelima, meminta Sriwijaya Air tidak menggangu hak privasi keluarga korban yang menggugat ke Boeing Company di Amerika.
 
“Dan terakhir, meminta Presiden Joko Widodo agar turun tangan mengatasi persoalan penerbangan di Tanah Air, agar kejadian serupa tidak terus terulang. Cukup kami yang jadi korban jangan lebih banyak lagi,” katanya.

 

(WHS)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.