Desember 8, 2022

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI – Pembinaan dan penguatan sektor ekonomi kecil dan menengah di Kota Kediri semakin lengkap. Ini setelah Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri bekerjasama dengan UIN SATU Tulungagung dan Rumah Kurasi menggelar Fasilitasi Sertifikasi Halal Reguler Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Kediri, Rabu (9/11/2022).

Tanto Wijohari, Kepala Disperdagin Kota Kediri menjelaskan, fasilitasi halal merupakan bentuk pasti pemerintah daerah memberikan fasilitas bagi pelaku UKM/IKM agar produk-produk yang dihasilkan bisa bersaing di pasaran karena sudah bersertifikat halal.

“Ada 20 IKM yang ikut, harapannya 20 orang bisa lolos semua. Sebelumnya kita sudah melakukan penjaringan dari 40 IKM dan kita kelompokkan mana yang kategori self declare, mana yang reguler,” jelas Tanto.

Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh BPJPH Kemenag Republik Indonesia merupakan dokumen yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam dan digunakan sebagai syarat mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk.

Sertifikasi Halal dilakukan untuk membangun kepercayaan konsumen dan menghindari merk produk yang telah dirintisnya dijiplak oleh orang lain. Sementara Sertifikat Halal memiliki masa berlaku selama empat tahun sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“Syaratnya sudah punya Nomor Induk Berusaha versi Online Single Submission Risk Based Approach (NIB OSS-RBA) dan melengkapi berkasnya,” terangnya.

Sedangkan alur sertifikasi, pelaku usaha terlebih dahulu melakukan pendaftaran, kemudian dilakukan pengecekan berkas oleh petugas, setelah itu petugas akan membuatkan akun SIHALAL. Selanjutnya pelaku usaha tinggal menunggu waktu kunjungan auditor lapangan.

Terkait biaya sertifikasi kategori reguler dibebankan kepada APBD yang dibatasi maksimal Rp 3.500.000 per IKM. Biaya ini mencakup biaya pendaftaran sebesar Rp 650.000, ditambah biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan besaran menyesuaikan jenis uji laboratorium.

Menurut Tanto, biaya pemeriksaan kehalalan tidak sama antara jenis usaha satu dengan lainnya sesuai dengan kompleksitas pemeriksaan kehalalan. “Setelah semuanya dilengkapi dan diuji insyaAllah dua minggu sudah terbit,” jelasnya.

Sementara Dwi, pemilik usaha Raja Boga merasa terbantu dengan upaya fasilitasi yang dilakukan Disperdagin Kota Kediri. Diharapkan agar produknya lolos sertifikasi halal.

“Kalau sudah dapat sertifikat halal bisa menjadi lebih lega. Karena mayoritas warga Kota Kediri adalah Muslim, kalau sudah ada jaminan halal konsumen jadi semakin percaya sama kita. Semoga pemasaran produk kita juga semakin luas,” ungkapnya. *****


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.