November 26, 2022

SURYA.CO.ID, SURABAYA – Komite I DPD RI menggelar kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Juanda, dalam rangka Inventarisasi Pengawasan Atas Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2011, tentang Keimigrasian, Senin (21/11/2022).

Wakil Ketua 1 Komite I DPD RI, Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, beserta jajaran didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Juanda, Chicco A. Muttaqin, meninjau langsung sejumlah pelayanan imigrasi. Seperti pengajuan paspor hingga pengajuan izin tinggal di Indonesia.

Wakil Ketua III Komite 1 DPD RI, Darmansyah Husein, menuturkan, pihaknya menyoroti pelayanan keimigrasian harus mudah, cepat, murah, dan aman.

“Dalam situasi sekarang ini, investasi juga dibutuhkan. Tetapi di satu sisi sekarang harus waspada, karena hal ini adalah bagian dari menjaga pertahanan keamanan negara,” tuturnya.

Maka dari itu, dirinya menilai, diperlukan deteksi dini agar investasi tetap masuk dan mudah, namun tidak boleh mengorbankan kedaulatan negara.

“Ini sudah bagus memudahkan pelayanan. Hanya saja kami minta tolong tetap dijaga. Keamanan dan pengawasan orang asing jangan lengah,” tegasnya.

“Tadi juga dijelaskan ada pengawasan orang asing secara terpadu karena tidak hanya tanggung jawab imigrasi saja, tapi juga semua kalangan. Kami memberi masukan, selain masyarakat juga ikut mengawasi, aparat keamanan perlu dilibatkan,” imbuh Darmansyah.

Pria asal Bangka Belitung tersebut juga menambahkan, sistem keamanan harus dijaga dengan ketat lantaran menyangkut data informasi pribadi seseorang.

Di satu sisi, pemerintah daerah terus mengembangkan mall pelayanan terpadu. Hanya saja, terkadang sistemnya masih kurang.

Disinggung soal paspor dengan masa berlaku 10 tahun, dia berpendapat, dokumen tersebut bakal memudahkan orang, supaya setiap tahun tidak membuat baru lagi.

“Ada juga yang mengusulkan, paspor boleh lebih dari 10 tahun. Akan tetapi, hal itu tidak bisa. Petugas akan mengecek apakah ada perubahan perubahan yang terjadi. Walaupun diakui dengan masa berlaku paspor yang panjang, PNBP berkurang,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim Hendro Tri Prasetyo, menyatakan, kunjungan ini positif sekali karena tidak ada gading yang tak retak.

“Masukan masukan itu sangat kami perlukan untuk menyempurnakan kekurangan, jangan sampai merasa benar, lebih baik, hingga akhirnya jemawa,” ucapnya.

Bagi dia, kedatangan para anggota DPD RI ini sangat menguntungkan untuk menjadi yang lebih baik.

Masukan tentang pengawasan, masa berlaku paspor, pnbp, dan banyak hal lainnya sangat dibutuhkan bagi pihaknya.

“Kami juga melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan pusat, bahwa paspor 10 tahun ini kami laksanakan dan sistemnya sudah berubah. Tetapi itu hanya untuk orang orang yang sudah dewasa, anak anak dibawah umur tetap berlaku umur 5 tahun,” terangnya

“Masukan soal pengawasan orang asing sudah ada Timpora yang berlaku sampai tingkat kecamatan. Keuntungan timpora kami memperoleh informasi tentang kegiatan orang asing yang menyalahi perizinan keimigrasian. Timpora ini mengetahui laporannya dari masyarakat,” tuntas Hendro.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.