November 26, 2022

Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama dengan pemerintah melakukan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada Rapat Paripurna DPR RI.
 

Mengutip keterangan tertulisnya, Jumat, 18 November 2022, hadir dalam rapat tersebut sebagai wakil dari pemerintah di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, serta perwakilan dari Bappenas.
 

Dalam pandangan akhir pemerintah yang disampaikan Mendagri, pemerintah menyampaikan apresiasi yang tinggi atas segala kerja keras dan komitmen DPR RI dalam penyusunan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini, mulai dari tahap perumusan dan penyiapan naskah akademik proses harmonisasi hingga pembahasan melalui rapat-rapat.






“Kerja sama yang sangat baik dalam pembahasan meskipun ada dinamika tapi banyak hal yang kemudian terjadi kesepakatan baik pada saat panitia kerja dan saat ini alhamdulillah kita sudah mendengar bersama telah diambil keputusan untuk persetujuan di Paripurna tingkat II terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya,” jelas Mendagri.

Mendagri menyampaikan bahwa persetujuan atas RUU ini merupakan tonggak sejarah bagi masyarakat khususnya wilayah Sorong Raya dan sekitarnya, dan juga bagi Indonesia yang menyambut hadirnya Provinsi Papua Barat Daya sebagai Provinsi ke-38 Republik Indonesia.
 
“Namun di balik yang membahagiakan ini, masih banyak pekerjaan kedepan yang memerlukan kolaborasi kita semua baik pemerintah pusat, daerah, dan tentunya juga dari DPR RI dan DPD RI, semua pemangku kepentingan agar provinsi baru ini dapat tidak hanya secara de jure disepakati de facto bergerak untuk operasional,” kata Mendagri.
 
Mendagri melanjutkan dalam proses penyusunan RUU ini, baik melalui DPR RI, DPD RI, maupun juga melalui pemerintah, telah menerima aspirasi dari berbagai unsur masyarakat Papua Barat yaitu dari kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang terkait, Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB), dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).
 

Kemudian aspirasi dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan birokrat yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Kebijakan pemekaran daerah di wilayah Papua merupakan amanat dan implementasi Undang-undang Otonomi Khusus Papua sesuai pasal 76 Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 yang telah disahkan tanggal 19 Juli 2021.
 

“Sehingga fondasi utama dalam pembentukan RUU untuk Provinsi Papua Barat Daya adalah bahwa pemekaran daerah di wilayah Papua harus menjamin dan memberikan peluang kepada orang asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya,” tutup Mendagri.

 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 

(ABD)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.