Desember 6, 2022

SURYA.CO.ID, PASURUAN – Gelombang penolakan terhadap Rancangan Undang – undang Omnibus Law kesehatan terus berdatangan. Kali ini, Forum komunikasi organisasi profesi kesehatan Kabupaten Pasuruan juga menyatakan penolakan itu.

Sejumlah organisasi profesi menyatakan menolak aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2023 tersebut. Organisasi yang tergabung di antaranya adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

Ada juga Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apotek Indonesia (IAI). Terakhir, Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI). Mereka mengeluarkan lima poin sebagai pernyataan sikap resmi.

Pertama, menolak isi RUU Omnibus Law Kesehatan karena berpotensi besar merugikan kepentingan
masyarakat. “Dan ini juga bisa berdampak pada keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia,” kata Ketua PPNI Kabupaten Pasuruan, Ns Kholili.

Kedua, menuntut dan mendesak agar RUU Omnibus Law Kesehatan dikeluarkan dari daftar
prioritas Prolegnas. Ketiga, RUU Omnibus Law Kesehatan bisa berdampak mengganggu keharmonisan koordinasi OP Kesehatan dengan pemerintah di daerah.

“Padahal, kolaborasi keharmonisan antara OP Kesehatan dan pemerintah sudah sejak lama dan sangat baik hingga saat ini,” jelasnya.

Kholili menyebut, forum ini mendukung perbaikan sistem kesehatan terutama dalam hal pemerataan layanan dan tenaga kesehatan hingga ke daerah. “Tetapi harus melibatkan OP Kesehatan untuk segala
kewenangan dalam mengatur profesinya yang selama ini sudah baik dan tertib,” paparnya.

Ia menuntut, agar UU Praktek Kedokteran, UU Keperawatan, UU Kebidanan, saat ini tetap
dipertahankan sampai ada kajian akademis. “Kami menyarankan itu harus dipertahankan sembari menunggu kajian akademis dan melibatkan semua OP dalam menyusun RUU,” urainya.

Ketua IBI Pasuruan, Sri Sudarti tidak memungkiri, perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi dan pihaknya mendukung perubahan untuk lebih baik “Tetapi profesi Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Apoteker, Bidan, Analis Kesehatan memiliki tugas pokok dan fungsi yang spesifik,” jelas Sudarti.

Menurutnya, profesi ini sudah mempunyai undang undang sendiri sehingga tidak bisa diringkas dan disamaratakan dalam bentuk Omnibus Law. “Dari kajian, RUU Omnibus Law Kesehatan, banyak hal yang kurang tepat, dari sisi keadilan, manfaat atau kepastian hukum,” ungkapnya.

RUU Kesehatan ini juga akan berpotensi menimbulkan kerugian dan bahkan membahayakan
masyarakat, dalam aspek layanan kesehatan.

Ketua PDGI Kabupaten Pasuruan Drg Hafid Bauzir menerangkan, Omnibus Law Kesehatan berpotensi mendisharmoni Organisasi Profesi (OP) Kesehatan. “Keberadaan OP Kesehatan membantu tugas Pemerintah dalam hal pemeriksaan, pembinaan serta pengawasan etik dan disiplin,” lanjut Hafid.

Ketua IDI Kabupaten Pasuruan dr A Arif Junaedi mencontohkan, ada beberapa poin yang kurang tepat dan bertentangan. Disampaikannya, dalam RUU ini Surat Tanda Registrasi (STR) untuk tenaga kesehatan masa berlakunya berubah.

Dulu, STR berlaku selama lima tahun. Namun, di RUU yang baru ini, masa berlaku STR ini bisa seumur hidup. “Ini dikhawatirkan disalahgunakan jika berlaku seumur hidup. Karena siapa yang menjamin kompetensinya,” paparnya

Selama ini, setiap lima tahun sekali diperbarui, dan itu harus memiliki kompetensi dari organisasinya , termasuk pembaruan persyaratan. “Sehingga kompetensi itu terjaga, dan itu memberi rasa aman bagi layanan kesehatan untuk masyarakat,” tutupnya. *****


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.