Desember 5, 2022

Semarang: Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo disebut telah melaksanakan tujuh poin rekomendasi dari DPR RI dalam mengatasi konflik penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Jawa Tengah. Dari hasil kunjungan Komisi III DPR ke Desa Wadas, pada Kamis, 10 November 2022, didapat hasil positif bahwa Ganjar telah menjalankan komitmennya untuk menyelesaikan konflik di Wadas.
 
Hal itu terlihat dari banyaknya warga yang kini menyetujui tambang dan menyerahkan lahannya untuk dikuari. Temuan itu diungkap anggota Komisi III DPR Desmond Mahesa saat Rapat Koordinasi bersama Ganjar, Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi dan Pangdam IV Diponegoro terkait pembangunan Bendungan Bener di Polda Jateng, Kota Semarang, pada Jumat, 11 November 2022.
 
“Dari catatan rekomendasi itu semuanya hampir dipenuhi oleh Pak Gubernur. Dari catatan itu, kita kemarin di lapangan banyak menemukan hal-hal positif dalam melakukan penyelesaian, walaupun posisi masyarakat masih ada yang menerima dengan catatan, ada juga yang menolak,” kata Desmon dalam keterangannya, Jumat, 11 November 2022.


Lebih lanjut, Ganjar menyampaikan salah satu poin dari tujuh rekomendasi Komisi III terkait pemenuhan kebutuhan warga Wadas, pihaknya telah menyalurkan sejumlah bantuan. Seperti bantuan akses pendidikan bagi anak-anak dan perbaikan infrastruktur pendidikan.
 
“Sudah ada list yang diberikan kepada kami dan kami tindak lanjuti, ada soal pendidikan, akses pendidikan mereka warga Wadas, khususnya perbaikan infrastrukur di sana yang sebagian besar SD atau tsanawiyah,” jelas Ganjar.

Ganjar juga mengerahkan jajarannya untuk melakukan pendampingan dan pembinaan usaha bagi warga Wadas. Hal itu agar warga tetap memiliki pekerjaan dan penghasilan.
 
Selain itu, perbaikan hingga pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur juga telah dijalankan. Seperti perbaikan talud (dinding beton), pembuatan irigasi untuk air bersih dan sanitasi, bantuan mandi cuci kakus (MCK), bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) hingga perbaikan jalan.
 
“Lalu terkait pendampingan usaha alhamdulillah sudah kita mulai lebih dulu. Kemudian perbaikan infrastruktur sudah kami lakukan, ada talud, air bersih, jalan sekarang sudah dimulai. Kemarin juga kami membuat sanitasi, MCK, rumah tidak layak huni, termasuk kesenian dan olahraga,” papar Ganjar.
 
Ganjar menerangkan meski hampir seluruh warga Wadas telah menyetujui penambangan dengan adanya uang ganti untung, namun masih ada warga penolak yang masih belum menyerahkan lahan kuarinya. Dia menyebut metode pendekatan dialog tanpa kekerasan selalu dikedepankan.
 
“Kami melakukan pendekatan, tidak ada kekerasan dan dialog kami utamakan. Sekarang tinggal 42 bidang kurang lebih, pemiliknya 30-an. Maka kita coba dekati dan kita coba komunikasi terus menerus,” jelas Ganjar.

Ganjar juga menjawab kekhawatiran warga Wadas soal penambangan yang dilakukan untuk proyek lain. Dia memastikan bahwa kebutuhan kuari di Desa Wadas hanya akan digunakan untuk Bendungan Bener.
 
“Perlu menghitung bahwa kebutuhan kuari yang ada di Wadas itu hanya untuk bendungan, tidak untuk yang lain. Maka tadi beberapa mengingatkan agar kepolisian ditugasi untuk mengawasi agar tidak bocor kemana-mana,” ujar Ganjar.
 
Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi menyampaikan pihaknya akan terus mengawal penyelesaian konflik di Desa Wadas. Luthfi menjamin kepolisian akan mengutamakan tindakan persuasif kepada seluruh warga.
 
“Kami akan melakukan pendampingan, pengawasan dalam rangka mengakselerasi pembangunan nasional, termasuk Bendungan Bener, kuari itu sendiri dan proyek vital nasional di Jawa Tengah. Para personel juga kita ingin bila terjadi suatu pelanggaran, maka cukup diingatkan, tidak perlu dilakukan suatu tindakan pidana,” tutur Luthfi.
 

(LDS)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.