Desember 6, 2022

Jakarta: Penyusunan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang lebih mengedepankan nilai-nilai budaya bangsa telah hampir rampung. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggencarkan sosialisasi RKUHP ke berbagai kota di Indonesia, termasuk Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
 
Koordinator Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum, dan Keamanan Kominfo, Dikdik Sadaka, menyampaikan penyesuaian terhadap KUHP sebagai produk hukum zaman kolonial penting untuk dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika masyarakat saat ini.
 
“Kami harap melalui sosialisasi ini, masyarakat menjadi lebih paham urgensinya dan turut mendukung pembaruan KUHP hasil buatan anak bangsa,” ujar Didik, dalam sosialisasi RKUHP di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, dilansir Minggu, 20 November 2022.


Penyusunan RKUHP mulai dirancang sejak 1970 hingga 2022. Berbagai diskusi publik dan sosialisasi telah dilalui dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Hal ini melahirkan draf RKUHP terbaru yang mengakomodasi banyak hal dari masukan berbagai pihak.
 
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember, Arief Amrullah, mengemukakan para pendiri bangsa mendesak agar KUHP segera diperbarui. Sebab, secara sosiologis tidak lagi cocok dengan bangsa Indonesia.
 
Sementara itu, secara politik, apabila Indonesia masih menggunakan KUHP yang lama, Indonesia dianggap masih di bawah jajahan Belanda. “Padahal kita sudah merdeka,” tegas dia.
 
Di sisi lain, menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, ada beberapa landasan berpikir dalam membangun RKUHP yang sedang menunggu pengesahan di DPR. Salah satunya ialah perubahan paradigma pidana dan pemidanaan dalam RKUHP memperhatikan perkembangan internasional dan kearifan lokal.
 
“Supaya kita tidak kehilangan akar dalam menyusun hukum yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar dia.
 

Sementara itu, Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Mispansyah, mengatakan kalau dilihat dari draf pada 6 Juli 2022 yang sebelumnya ada 632 pasal, dan kini di draf terbaru pada 9 November 2022, sudah terjadi perubahan yang sangat jauh menjadi 627 Pasal. “Penyusunan RKUHP telah mengakomodasi berbagai kepentingan termasuk nilai-nilai universal yang ada,” ujar dia.
 
Dalam kesempatan yang sama, peserta sosialisasi Tivani mengaku mendukung Indonesia punya KUHP sebagai produk hukum buatan bangsa sendiri. Dia juga berharap KUHP buatan Indonesia ke depannya bisa terealisasi dengan mempertimbangkan keadilan bagi seluruh rakyat.
 

(AZF)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.