Desember 5, 2022

Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri menggeledah tiga lokasi dalam pengusutan kasus dugaan korupsi perjanjian jual beli bahan bakar minyak (BBM) nontunai antara Pertamina Patra Niaga (PT PPN) dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) periode 2009-2012. Sejumlah barang bukti disita usai penggeledahan.
 
“Barang bukti elektronik, laptop,” kata Dirtipidkor Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo saat dikonfirmasi, Jumat, 11 November 2022.
 
Cahyono mengatakan data dari server dan barang bukti elektronik akan diperiksa oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri. Dia menyebut ada enam handphone (hp) yang kondisinya mati.


“Dan ada dokumen yang dilakukan penyitaan untuk klarifikasi verifikasi terkait dengan perkara,” ungkap jenderal bintang satu itu.
 
Penyitaan barang bukti itu guna mencari dokumen transaksi keuangan dan bukti-bukti aliran transaksi keuangan. Kemudian, mencari barang bukti elektronik terkait korespondensi para pihak. Lalu, barang bukti elektronik terkait transaksi jual beli BBM secara nontunai dan transaksi pembayaran, serta dokumen-dokumen terkait lainnya.
 
Tiga lokasi penggeledahan itu ialah Kantor Pusat PT Pertamina Patra Niaga yang beralamat di Gedung Wisma Tugu II JL. HR. Rasuna Said, Kavling C7-9, Kuningan, RT.3/RW.1, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan. Lalu, Kantor PT Pertamina Patra Niaga pada Ruang Informasi Teknologi (IT) yang beralamat di Gedung Sopo Del Tower Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan. Terakhir, Kantor PT Asmin Koalindo Tuhup yang berada di Menara Merdeka yang beralamat di Jln. Budi Kemuliaan 1 No. 2, Jakarta Pusat.
 
Dugaan korupsi yang terjadi antara PT PPN dan AKT dilakukan berupa perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi. Tindakan itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp451.663.843.083,20.
 
Kasus telah naik ke tahap penyidikan, namun belum ada tersangka dalam kasus ini. Dittipidkor Bareskrim Polri masih mengumpulkan bukti untuk mencari sosok yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.
 
“Nanti setelah penetapan tersangka akan release lagi sebagai update. Secepatnya dijadwalkan (gelar perkara penetapan tersangka),” ungkap Cahyono.
 
Tersangka nantinya dapat dijerat Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kronologi kasus

Kasus berawal pada 2009 sampai 2012 saat PT PPN melakukan perjanjian jual beli BBM secara nontunai dengan PT AKT yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran PT PPN dengan Direktur PT AKT. Proses pelaksanaan kontrak, yakni pada 2009 sampai 2010 mengirim BBM dengan volume 1.500 kiloliter (KL) per bulan.
 
Kemudian pada 2010 sampai 2011 PT PPN menambah volume pengiriman menjadi 6.000 KL per bulan (Addendum I). Selanjutnya, pada 2011 sampai 2012 PT PPN menaikkan volume menjadi 7.500 KL per pemesanan (Addendum II).
 
Dalam tahap pengeluaran BBM, Direktur Pemasaran PT PPN melanggar batas kewenangan atau otorisasi untuk penandatanganan kontrak jual beli BBM yang nilainya di atas Rp50 miliar. Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Patra Niaga Nomor: 056/PN000.201/KPTS/2008 Tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pelimpahan Wewenang, Tanggung Jawab, dan Otorisasi.
 
Pelanggaran juga dilakukan PT AKT. Perusahaan tersebut tidak melakukan pembayaran sejak 14 Januari 2011 sampai 31 Juli 2012 dengan jumlah sebesar Rp19.751.760.915 dan USD4.738.465.64 setara Rp451.663.843.083.20.
 
Direksi PT PPN tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap penjualan BBM non tunai kepada PT AKT, meski diketahui tidak melakukan pembayaran terhadap BBM yang telah dikirimkan. Direksi PT PPN juga tidak berupaya melakukan penagihan. Sehingga PT PPN mengalami kerugian pada saat PT AKT tidak melakukan pembayaran terhadap BBM yang telah diterimanya sejak 2009 sampai 2012.
 
BBM yang belum dibayar PT AKT kepada PT PPN berdasarkan data rekonsiliasi verifikasi tagihan kreditur pada proses PKPU Nomor 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 4 April 2016, sebesar Rp451.663.843.083,20. Berdasarkan data yang disiapkan akuntansi hutang piutang PT PPN, diketahui volume BBM jenis solar yang sudah terkirim ke PT AKT keseluruhannya adalah 154.274.946 liter atau senilai Rp278.590.775.399 dan USD102.600.314.
 

(ADN)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.