Desember 5, 2022

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pengembangan inovasi ekosistem digital yang mampu menyinkronkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Serta berkolaborasi dengan kementerian/lembaga untuk mewujudkan pelayanan jaminan sosial kesehatan di era digital.
 

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3), Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengatakan pentingnya ekosistem digital dalam peningkatan kepesertaan dan pelayanan jaminan sosial kesehatan. Selain itu, pergeseran akses layanan kesehatan konvensional menjadi berbasis digital sudah menjadi kebutuhan saat ini. 
 
“Untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini, diperlukan inovasi ekosistem digital dalam peningkatan layanan yang diharapkan dapat dikolaborasikan melalui sebuah kolaborasi big data,” kata Haiyani dalam keterangan tertulis, Minggu, 13 November 2022.
 

 
Haiyani menyebut SDM menjadi salah satu tantangan untuk mewujudkan terselenggaranya layanan kesehatan berbasis digital dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 
 
“Melalui ekosistem digital perlu meningkatkan kompetensi karyawan dalam memberikan layanan, sekaligus optimalisasi tenaga pendamping untuk sosialisasi dan edukasi,” ucapnya.
 
Ia juga menekankan, dengan inovasi ekosistem digital, selain itu akan ada kemudahan akses, syarat yang mudah, tak perlu layanan berjenjang, pengembangan sistim JKN yang adaptif (user friendly), perluasan jangkauan layanan yang mencakup semua level pekerjaan.
 
Menurutnya, inovasi ekosistem digital akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat/stakeholder, sekaligus memastikan kepuasan peserta melalui layanan dan/atau produk yang sudah berteknologi digital.
 
 “Melalui ekosistem digital ini, diharapkan ada sinkronisasi data antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lain dalam pemanfaatan pengambilan kebijakan pemerintah,” ujarnya
 
Hingga saat ini, Haiyani mengatakan peran Kemnaker melalui Pengawas Ketenagakerjaan terus meningkatkan jumlah kepesertaan program JKN melalui pembinaan, dan pemeriksaan pertama/rutin/kasus. 
 
Pengawas Ketenagakerjaan juga memastikan kepatuhan pemberi kerja melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan besaran upah pekerja sebagai dasar pemotongan iuran peserta. 
 
“Termasuk memastikan pemotongan iuran pekerja dan kontribusi iuran pemberi kerja disetorkan ke BPJS Kesehatan sesuai ketentuan,” jelasnya. 
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
 

 

(ANN)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.