Desember 5, 2022

SURYA.CO.ID, SURABAYA – Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) mendeklarasikan komunikasi kebangsaan dalam konferensi nasional bertajuk melampaui ‘Komunikasi Digital: Peluang dan Tantangan bagi Kemanusiaan’, Senin (7/11/2022).

Deklarasi ini dilakukan untuk menjaga keutuhan negara melalui kebebasan hak asasi manusia dalam berkomunikasi.

Selain itu, konferensi ini dihadiri oleh puluhan pengurus iski dari Indonesia bagian Timur itu dan dibuka langsung secara daring oleh Menteri Komunikasi dan informatika Indonesia, Johnny G. Plate.

Ketua Umum PP ISKI Dadang Rahmat Hidayat menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat persatuan, kesatuan dan solidaritas masyarakat Indonesia.

Serta menjadi ajang silaturahmi akademisi, peneliti, ahli, profesional, praktisi, mahasiswa program doktor dan magister, juga pengambil kebijakan di bidang komunikasi, NGO atau lembaga masyarakat yang didirikan dengan tujuan memenuhi kepentingan masyarakat luas.

“Deklarasi komunikasi kebangsaan merupakan kegiatan lanjutan dari deklarasi komunikasi kebangsaan di Aceh pada 2019. ISKI Pusat dan ISKIJatim menguatkan kolaborasi inklusif keilmuan dan praktik profesi komunikasi yang makin dinamis, serta menguatkan kolaborasi dan kampus komunikasi dunia,” bebernya.

Dadang menambahkan komunikasi digital telah menjadi bagian dari kehidupan manusia saat ini.

lnterkonektivitas, kecepatan, dan volume yang semakin besar menandai transformasi dari komunikasi sebelumnya ke arah komunikasi berbasis digital.

“ISKI berupaya untuk membangun tafsir dan paradigma berpikir tentang komunikasi diera digital, memberikan tantangan sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan martabat kehidupan manusia dan kemanusiaan melalui 11 panel diskusi,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Iski Jatim Prof Rachma Ida juga sebagai tujuan dan langkah untuk memprediksikan potensi konflik di tahun politik ini.

Selain itu pihaknya mendorong kepada pemerintah dan masyarakat agar tidak larut dalam menaiknya potensi tersebut sehingga dapat menumbuhkan komunikasi yang harmoni.

“Kita berharap dalam mengantisipasi hal itu pemerintah agar tidak terlalu over didalam mengenakan pasal-pasal kebebasan berpendapat berpendapat,” ungkapnya.

“Selain itu, kami mengajak masyarakat agar berhati-hati dan bertanggung jawab atas kebebebasan berkomunikasi tersebut. Karena hingga saat ini masih banyak informasi hoax yang perlu dicermati agar tidak menyulut perpecahan suatu negara yang diakibatkan dadi kegagalan suatu negara terjadi hanya karena salah komunikasi,” imbuhnya.

BACA BERITA SURYA.CO.ID DI GOOGLE NEWS LAINNYA


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.