November 26, 2022

SEYOGIANYA, sesuai namanya, Mahkamah Agung (MA) adalah sumber paling agung dan paling utama bagi hadirnya keadilan di negeri ini. Salah satu bentuk keadilan ialah menempatkan segalanya sesuai dan selaras dengan undang-undang. Akan tetapi, senyatanya, dalam sejumlah hal, MA masih offside saat menjalankan tugas sebagai sumber keadilan itu.
 
Tindakan keluar garis itu beberapa kali terjadi, terutama bila menyangkut kepentingan pribadi atau institusi. Pada situasi seperti itulah, MA tidak lagi tegak lurus. Langkahnya mulai melenceng. Bahkan, tindakannya bisa dikatakan tidak adil terhadap institusi lain. Itu, misalnya, memberi tugas kepada institusi yang menurut tupoksinya tidak bertugas di bidangnya.
 
Langkah MA yang mengundang militer atau TNI untuk menjaga keamanan gedung MA bisa disebut sebagai keputusan tidak adil. Bukan tugas pokok dan fungsi TNI menjaga keamanan gedung dan institusi MA. Karena itu, wajar bila ada yang berpendapat bahwa membawa-bawa tentara menjaga MA bisa dimaknai menjadikan TNI sebagai tameng untuk menakut-nakuti pihak lain.


 
Saya kaget dan heran, saat Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menyatakan pengamanan MA kini dipercayakan kepada militer/TNI. Hal itu, kata Andi, tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi agar kerja para hakim agung nyaman. Selama ini, pengamanan harian dilakukan oleh satpam.
“Memang beberapa waktu lalu MA mengadakan evaluasi tentang pengamanan yang selama ini dilaksanakan oleh pengamanan internal MA dengan dibantu seorang kepala pengamanan dari TNI/militer. Karena menurut pengamatan belum memadai, sehingga perlu ditingkatkan. Maka, atas alasan itu diputuskan untuk meningkatkan pengamanan dengan mengambil personel TNI/militer dari Pengadilan Militer,” ucap Andi Samsan Nganro.
 
Pengamanan ini, kata Jubir MA, juga dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Salah satunya seperti masuknya ‘orang yang tidak jelas urusan kepentingannya’ sekaligus memastikan tamu-tamu mana yang layak atau tidak layak masuk kantor MA untuk kepentingan mengecek dan melihat perkembangan perkara.
 
Argumentasi menggaransi ‘kenyamanan para hakim agung’ dengan kehadiran TNI juga berlebihan. Dengan keberadaan MA sebagai lembaga tertinggi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan juga tempat tumpuan akhir rakyat mencari keadilan, tukas Andi, dibutuhkan suasana dan keamanan yang layak. Melalui argumentasi itu, MA hendak mengatakan bahwa satu-satunya institusi yang bisa menghadirkan standar ‘keamanan yang layak’ ialah tentara. Jangan disalahkan bila nanti ada yang menganggap MA telah melecehkan Polri sebagai institusi utama penjaga keamanan.
 
Saya, kok, tidak yakin bila Mahkamah Agung belum membaca dan memahami isi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Di UU itu amat gamblang disebutkan apa tupoksi tentara kita. Yang pasti, tugas pokok dan fungsi TNI bukanlah untuk menjamin kenyamanan hakim agung dan memilah tamu gedung MA. Jika tugasnya memberi rasa nyaman dan memilah tamu, menggunakan prajurit TNI jelas langkah yang sangat berlebihan.
 
Penting untuk dicatat, pengamanan hakim MA tidaklah termasuk tugas pokok dan fungsi TNI sebagaimana telah diatur secara jelas dalam Pasal 6 dan 7 UU 34/2004 tentang TNI. Di situ ditegaskan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
 
Tugas pokok TNI ialah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sampai di sini amat benderang apa tupoksi TNI.
 
Memang benar bahwa tupoksi tentara kita tidak melulu perang. TNI juga punya tugas membantu keamanan negara. Namun, bila pelibatan prajurit TNI sebagai satuan pengamanan di lingkungan MA dijalankan dalam rangka tugas pokok terkait operasi militer selain perang, seharusnya hal tersebut didasarkan pada keputusan politik negara, bukan keputusan MA.
 
Ada yang berspekulasi bahwa langkah Mahkamah ‘menggandeng’ tentara ini terkait dengan aksi operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap jajaran MA. Mereka yang mengait-ngaitkan dengan aksi itu curiga MA sengaja membatasi orang-orang yang datang ke gedung MA agar bila ada kasus yang diduga melibatkan jajarannya, bisa ‘dilokalisasi’.
 
Tentu, MA mesti menjawab kecurigaan itu dengan transparansi. Sekadar membantah dengan argumentasi yang jauh dari memadai, lebih-lebih memperketat diri, justru kian memantik praduga. Hanya transparansi yang bisa menggaransi kepercayaan. Bukankah dulu, saat MA masih memiliki hakim agung Artidjo Alkostar, publik pernah menaruh respek dan kepercayaan kepada lembaga ini? Itu terjadi karena publik tahu integritas seorang Artidjo.
 
Kini, ketimbang membentengi diri dengan membawa TNI keluar dari tupoksinya, mestinya MA berikhtiar mengembalikan kepercayaan serupa seperti yang sempat ‘mampir’ di lembaga itu. MA bisa melakukan sistematisasi ‘aksi Artidjo’. Cara Artidjo menentukan keputusan, menghadirkan keadilan, menolak bertemu para pihak terkait perkara, bisa dilembagakan menjadi semacam ‘MA way’.
 
Saya, mungkin juga banyak yang lain, memimpikan MA memproduksi sebanyak-banyaknya keadilan, integritas, kepercayaan, dan transparansi. Bukan menjadi sumber kontroversi dan keganjilan. Tapi, kapan mimpi itu terbeli?
 

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.