Desember 4, 2022

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta mengusut informasi terkait dugaan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menerima uang hasil koordinasi tambang. Agus disebut-sebut menerima uang Rp6 miliar dari kegiatan penambangan batu bara ilegal di wilayah Polda Kalimantan Timur.
 
“Ini saatnya polisi harus membangun citra kembali untuk mendapat dukungan dari masyarakat sebagai pelindung dan pengayom. Ketegasan dan keberanian sangat diperlukan dalam hal ini,” kata pakar hukum pidana, Faisal Santiago saat dikonfirmasi, Rabu, 9 November 2022.
 
Menurutnya, Kapolri tengah diuji dalam menjalankan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yakni berani menindak tegas anggota yang diduga melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu.


Faisal mengatakan Presiden Jokowi sudah sering memerintahkan Kapolri untuk tegas kepada jajarannya yang melakukan pelanggaran hukum. Bahkan, kata dia, Presiden Jokowi sudah mengumpulkan seluruh Kapolres, Kapolda hingga pejabat utama Mabes Polri untuk mendengarkan arahan langsung.
 
“Presiden sudah seringkali memerintahkan ke Kapolri untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu dan jangan takut. Itu juga sudah diingatkan kembali oleh Presiden waktu mengumpulkan para pejabat polisi di Istana,” ungkap Guru Besar Hukum Universitas Borobudur itu.
 
Beredar dokumen laporan hasil penyelidikan (LHP) Divisi Propam Polri soal adanya penambangan batu bara ilegal di wilayah Polda Kalimantan Timur. Dalam temuan itu diduga terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oknum anggota Polri dan pejabat utama Polda Kalimantan Timur.
 
Salah satu nama yang disebut-sebut diduga menerima uang koordinasi kegiatan penambangan batu bara ilegal adalah Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Hal itu terungkap dari keterangan Aiptu Ismail Bolong, mantan Anggota Satuan Intelkam Polresta Samarinda, Kalimantan Timur.
 
Faisal mengatakan laporan hasil penyelidikan Nomor: R/1253/WAS.2.4/2022/IV/DIVPROPAM, tanggal 7 April 2022 yang diserahkan kepada Kapolri oleh Kepala Divisi Propam Polri, yang saat itu dijabat Ferdy Sambo sah-sah saja. Sepanjang dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di Polri.
 
“Kapolri harus menindaklanjuti laporan hasil penyelidikan tersebut demi memulihkan citra Kepolisian Republik Indonesia di mata masyarakat,” ucap dia.
 

 
Tudingan miring yang dialamatkan orang yang mengaku bernama Ismail Bolong terhadap Agus Andrianto mencuat belakangan. Purnawirawan berpangkat ajun inspektur polisi satu (aiptu) itu membuat video testimoni yang menyebut Agus menerima setoran uang Rp6 miliar dari seorang pengusaha untuk mengamankan tambang ilegal.
 
Belakangan, tudingan itu dia bantah sendiri. Dalam bantahannya, Ismail mengatakan apa yang dia tuduhkan dalam video testimoninya tak benar. Dia pun mengaku tak mengenal Agus.
 
Ismail justru mengatakan bahwa ia melontarkan tuduhan ke Agus atas tekanan dari eks Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Brigjen Hendra Kurniawan. Hendra kini menjadi terdakwa dalam kasus pelanggaran etik penyidikan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. 

 

(END)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.