Desember 4, 2022

Jakarta: Komunitas Konsumen Indonesia menggugat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan itu terdaftar dengan nomor register perkara 400/G/TF/2022/PTUN.JKT tertanggal 11 November 2022.
 
Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, Dr David Tobing, mengatakan gugatan diajukan karena beberapa tindakan BPOM dianggap pembohongan publik. Sehingga cukup beralasan untuk digugat perbuatan melawan hukum penguasa.
 
“Pertama karena tidak menguji obat sirop secara menyeluruh. Pada tanggal 19 Oktober 2022 Badan POM RI sempat mengumumkan lima obat memiliki kandungan cemaran EG/DEG, namun pada tanggal 21 Oktober 2022 malah BPOM RI merevisi dua obat dinyatakan tidak tercemar,” kata David, Jakarta, Jumat, 11 November 2022.


Kedua, pada 22 Oktober 2022, BPOM mengumumkan 133 obat dinyatakan tidak tercemar. Kemudian, pada 27 Oktober 2022, BPOM menambah 65 obat, sehingga 198 obat diumunkan tidak tercemar EG/DEG. Namun, pada 6 November 2022, dari 198 obat sirop, hanya 14 obat yang dinyatakan tercemar EG dan DEG.
 
“Konsumen Indonesia dan masyarakat Indonesia seperti dipermainkan, pada 6 November 2022, Badan POM malah mencabut pernyataan tanggal 28 Oktober, 198 sirop obat yang dinyatakan tidak tercemar tidak berlaku lagi karena dari 198 terdapat 14 sirop obat tercemar EG dan DEG, tindakan tersebut jelas membahayakan karena Badan POM tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk mengawasi peredaran sirop obat dengan baik,” ujar David.
 
Ketiga, tindakan BPOM dalam mengawasi obat sirop dinilai tergesa-gesa dan melimpahkan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengujian obat kepada industri farmasi. Dia menilai tindakan itu melanggar asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas profesionalitas.
 
“Badan publik seperti Badan POM itu seharusnya melakukan tugas dan wewenang untuk menguji sendiri, bukan diarahkan ke industri farmasi,” tegas David.
 

Selain asas profesionalitas, BPOM dinilai melanggar asas kecermatan, karena berubah-ubah dalam mengumumkan daftar obat sirop yang tercemar dan tidak tercemar EG/DEG. Kemudian, BPOM diduga melanggar asas keterbukaan karena pengumuman daftar obat sirop tersebut membahayakan dan merugikan hajat hidup orang banyak.
 
“Badan POM jelas melakukan perbuatan melawan hukum penguasa karena dari awal tidak inisiatif dan dalam perkembangannya malah melimpahkan kesalahan ke Kemenkes dan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian,” ujar David.
 
David menjelaskan dalam petitum gugatannya, pihaknya meminta majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan BPOM melakukan perbuatan melawan hukum penguasa.
 
“(Meminta majelis hakim) menghukum Badan POM untuk melakukan pengujian seluruh sirop obat yang telah diberikan izin edar serta, dan menghukum Badan POM untuk meminta maaf kepada konsumen Indonesia dan masyarakat Indonesia,” ujar dia.

 

(AZF)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.