Desember 5, 2022

Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) diminta menunda penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Sebab, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 291 Tahun 2018 yang menjadi dasar SPSK sedang dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).
 
“Sebaiknya tunggu saja dulu sampai MA keluarkan putusan, biar ada kepastian hukum,” ujar pengacara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Gugum Ridho, dalam keterangan tertulis, Kamis, 10 November 2022.
 
Menurut dia, Kemenaker harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. “Padahal minggu lalu Kami dengar Kemenaker mengajukan penundaan jawaban kepada Mahkamah Agung,” ujar dia.


Gugum bertindak mewakili salah satu P3MI yang merasa dirugikan oleh Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018. Beleid itu mengatur penempatan PMI di Arab Saudi melalui SPSK. 
 
Menurut dia, Kepmenaker tersebut memuat ketentuan yang diskriminatif kepada kliennya. “Kepmenaker 291 bersifat diskriminatif karena hanya P3MI yang menjadi anggota asosiasi saja yang diberikan kesempatan mengirimkan PMI ke Arab Saudi,” ujar dia.
 
Dia menjelaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pun tidak pernah mengatur syarat P3MI harus menjadi anggota asosiasi. Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 ditenggarai telah keliru mengalihkan tanggung jawab pelindungan PMI kepada asosiasi.
 
Dia mengatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sudah menegaskan bahwa tanggung jawab pelindungan PMI ada pada perusahaan  pengirim (P3MI) dan pemerintah. “Tanpa didasari perintah undang-undang secara tiba-tiba Kepmenaker 291 menyebut asosiasi bertanggung jawab atas pengiriman PMI yang dilakukan anggotanya,” kata dia.
 
Dia menerangkan berdasarkan perundang-undangan hanya ada tiga pihak yang terlibat dalam penempatan PMI ke luar negeri. Yakni, BP2MI, P3MI, dan perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan perusahaan.
 
“Undang-Undang tidak ada mengatur asosiasi berperan dalam penempatan,” tegas dia.
 

Selain diberikan peran besar menentukan nasib PMI yang ditempatkan, Gugum menganggap Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 telah menghilangkan kepastian berusaha bagi P3MI yang ingin melakukan penempatan PMI di Arab Saudi.
 
“Undang-undangnya sudah mengatur izin-izin penempatan PMI seperti SIP3MI, dan SIP2MI hanya diberikan kepada P3MI dan tidak dapat dialihkan kepada siapa pun,” kata Gugum.
 

(AZF)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.