Desember 4, 2022

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah (pemda) segera mengoptimalkan penggunaan belanja tidak terduga (BTT) dan bantuan sosial (bansos) di sisa tahun anggaran. Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 4 November 2022, total alokasi anggaran BTT se-Indonesia adalah Rp17.515,82 triliun. Namun, alokasi anggaran tersebut baru terealisasi 12,74 persen atau Rp2.231,68 triliun.
 
“Ini belanja tidak terduga ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh semua provinsi, kabupaten/kota,” tegas Tito, Jakarta, Senin, 7 November 2022.


BTT di tingkat provinsi tercatat baru terealisasi 6,25 persen atau Rp611,60 miliar. Sedangkan di tingkat kabupaten baru terealisasi 22,62 persen atau Rp1.302,32 trilliun, serta di tingkat kota baru terealisasi 16,09 persen atau Rp317,76 miliar.
 
“Memang sebagian dana ini dicadangkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan keadaan emergency bencana, tapi sudah dikeluarkan surat, baik dari Kemenkeu maupun dari kami sendiri (Kemendagri), (bahwa daerah) dapat menggunakan (BTT) untuk penanganan inflasi,” tutur dia.
 

Pemanfaatan BTT untuk mengendalikan inflasi adalah salah satu intervensi menggunakan instrumen keuangan. Terlebih, di sisa tahun anggaran 2022, terdapat BTT yang belum dioptimalkan.
 
“Bisa dimanfaatkan BTT ini untuk melakukan intervensi-intervensi, instrumen dari kepala daerah untuk melakukan intervensi pengendalian inflasi itu, selain regulasi itu adalah instrumen keuangan. Dan di sinilah kita minta tolong manfaatkan betul BTT ini,” kata Tito.
 
Merujuk pada sumber data yang sama, realisasi bansos juga dinilai masih jauh dari harapan. Dari total anggaran sebesar Rp12.452,58 triliun, baru terealisasi 49,51 persen atau Rp6.164,73 triliun.
 
“Mau diapakan (sisa dana di periode sisa tahun anggaran) satu setengah bulan, menjadi SILPA? Padahal rakyat memerlukan,” tegas dia.
 
Realisasi bansos di tingkat provinsi baru 51,27 persen, dan di tingkat kabupaten/kota capaiannya masih di bawah 50 persen dari total anggaran. Untuk tingkat kabupaten, baru terealisasi 47,86 persen, dan kota baru terealisasi 46,44 persen.
 
Di sisi lain, Tito meminta daerah yang tidak menganggarkan bansos di tahun anggaran 2022 untuk menganggarkannya di 2023. Mengingat, alokasi anggaran bansos dapat digunakan untuk membantu masyarakat di situasi yang tidak dapat terprediksi, seperti akibat adanya inflasi seperti sekarang ini.
 
“Mohon Provinsi Sumatra Barat, Sumatra Selatan, ini termasuk (daerah) yang tidak mengganggarkan bansos ini, sehingga ketika terjadi keadaan yang kita tidak duga karena inflasi. Kenaikan harga barang perlu intervensi kepada rakyat yang tidak mampu, kita sudah memiliki instrumen keuangan (untuk) membantu masyarakat yang kurang mampu,” ujar dia.
 

(AZF)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.