Desember 6, 2022

SURYA.CO.ID, PASURUAN – Konflik antara warga Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan dengan pengelola avalan (barang bekas) perusahaan, bakal semakin meruncing.

Itu setelah pihak ketiga yang mengelola avalan milik PT King Jim Indonesia menegaskan akan menempuh jalur hukum karena ‘pengkhiatan’ yang diklaimnya dilakukan pihak karang taruna desa setempat.

Rencana melaporkan karang taruna itu disiapkan CV Wahyu Putra karena merasa ada pengingkaran komitmen yang dibuat sebelumnya. “Kami merasa dirugikan, karena dalam kontrak kerjasama, warga Pandean melalui karang taruna akan mendukung kami,” kata Humas CV Wahyu Putra, Wahyudi, Rabu (9/11/2022).

CV Wahyu Putra adalah pihak ketiga yang mengelola avalan PT King Jim Indonesia. Faktanya, kata Wahyudi, di tengah perjalanan perwakilan karang taruna justru berbalik arah dan meminta PT King Jim memutus kerjasama dengannya.

“Kami sudah kerjasama dengan PT King Jim untuk mengelola anvalan (bahan bekas), dan itu disepakati oleh perwakilan warga,” jelasnya.

Konsekuensinya, kata wahydui, pihaknya bersedia memberikan kompensasi atau kontribusi untuk kebutuhan warga Pandean. “Kami menganggap, warga sudah mengingkari perjanjian yang dibuat dan tidak mengakui adanya kompensasi yang sudah diberikan,” sambungnya.

Disampaikan pula, sampai saat ini kerjasama PT King Jim dengan CV Wahyu Putra masih berjalan, sehingga tidak bisa serta merta diputuskan begitu saja. “Kami punya bukti perjanjian kerjasama yang menyebutkan warga mendukung CV Wahyu Putra mengelola anvalan tetapi dengan syarat,” tegasnya.

Syaratnya adalah bahwa PT Wahyu Putra memberikan kompensasi yang diberikan setiap bulan. Disampaikan pula, selama ini pihaknya sudah melakukan kewajiban itu. “Sudah tiga kali warga demo dan mendesak perusahaan untuk memutus kerjasama dengan kami. Ini tidak sesuai dengan kesepakatan,” urainya.

Menurut Wahyudi, pihaknya sudah memberikan perhatian lebih ke warga Pandean sejak avalan dikelolanya. “Sejak avalan dikelola, kami sudah berikan kompensasi awalnya rata-rata Rp 2 sampai Rp 3 juta per bulan,” tambahnya.

Hingga 2021 kemudian, kata Wayudi, kompensasi dinaikkan menjadi Rp 8 juta sampai Rp 10 juta per bulan. Namun sejak Agustus 2022, pihaknya sudah tidak lagi memberikan kompensasi karena warga yang menolaknya. “Bukan kami yang tidak memberikan. Tetapi warga sendiri yang menolak pemberian kami,” Wahyudi menjelaskan.

Selain itu ia juga menyayangkan sikap PIER sebagai pengelola perusahaan dalam kawasan berikat yang seakan membiarkan aksi demo ini. “Perusahaan memilih investasi di kawasan berikat agar mendapat kenyamanan tidak diganggu dengan urusan seperti ini,” terangnya.

Akan tetapi, kata dia, faktanya demo bisa terjadi. Ini sangat berpengaruh kepada kepercayaan investor asing yang sudah di dalam atau yang akan masuk. ****


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.