Desember 5, 2022

Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri menggeledah kantor PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN). Penggeledahan dilakukan dalam rangka mengusut kasus dugaan korupsi terkait perjanjian jual beli bahan bakar minyak (BBM) nontunai antara PT PPN dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) periode 2009-2012.
 
“Penggeledahan dilaksanakan pada Rabu tanggal 9 November 2022 sejak pagi pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai,” kata Dirtipidkor Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo saat dikonfirmasi, Rabu, 9 November 2022.
 
Cahyono mengatakan ada tiga lokasi penggeledahan. Ketiganya ialah Kantor Pusat PT Pertamina Patra Niaga yang beralamat di Gedung Wisma Tugu II JL. HR. Rasuna Said, Kavling C7-9, Kuningan, RT.3/RW.1, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan.


Kemudian, Kantor PT Pertamina Patra Niaga pada Ruang Informasi Teknologi (IT) yang beralamat di Gedung Sopo Del Tower Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan. Terakhir, Kantor PT Asmin Koalindo Tuhup yang berada di Menara Merdeka yang beralamat di Jln. Budi Kemuliaan 1 Nomor 2, Jakarta Pusat.
 

“Tujuan daripada kegiatan penggeledahan sebagaimana terkait perkara tersebut di atas adalah dalam rangka mencari barang bukti dan atau alat bukti lain, guna membuat terang tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikannya oleh Dittipidkor Bareskrim Polri,” papar Cahyono.
 
Dittipidkor Bareskrim Polri mencari barang bukti dokumen terkait perkara, mencari dokumen transaksi keuangan, dan bukti-bukti aliran transaksi keuangan. Kemudian, mencari barang bukti elektronik terkait korespondensi para pihak, transaksi jual beli BBM secara nontunai, dan transaksi pembayaran, serta dokumen-dokumen terkait lainnya.
 
Kegiatan penggeledahan ini juga melibatkan tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri. Hal itu berguna membantu penanganan barang bukti elektronik dari hasil kegiatan penggeledahan.
 
Cahyono menuturkan dugaan korupsi yang terjadi antara PT PPN dan AKT dilakukan berupa perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Tindakan itu mengakibatkan kerugian keuangan negara.
 
“Akibat dari perbuatan dugaan tindak pidana korupsi tersebut telah ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp451.663.843.083,20,” bener jenderal bintang satu itu.
 
Kasus telah naik ke tahap penyidikan, namun belum ada penetapan tersangka. Dittipidkor Bareskrim Polri masih mengumpulkan bukti untuk mencari sosok yang bertanggung jawab atas perbuatan rasuah tersebut.
 
“Nanti setelah penetapan tersangka akan release lagi sebagai update. Secepatnya dijadwalkan (gelar perkara penetapan tersangka),” ungkap Cahyono.
 
Tersangka nantinya dapat dijerat Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kronologi kasus

Kasus terjadi pada 2009-2012 saat PT PPN melakukan perjanjian jual beli BBM secara nontunai dengan PT AKT yang ditandatangani Direktur Pemasaran PT PPN dengan Direktur PT AKT. Proses pelaksanaan kontrak, yakni pada 2009-2010 mengirim BBM dengan volume 1.500 kiloliter (KL) per bulan.
 
Kemudian pada 2010-2011 PT PPN menambah volume pengiriman menjadi 6.000 KL per bulan (Addendum I). Selanjutnya, pada 2011 sampai 2012 PT PPN menaikkan volume menjadi 7.500 KL per pemesanan (Addendum II).
 
Dalam tahap pengeluaran BBM, Direktur Pemasaran PT PPN melanggar batas kewenangan atau otorisasi untuk penandatanganan kontrak jual beli BBM yang nilainya di atas Rp50 miliar. Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Patra Niaga Nomor: 056/PN000.201/KPTS/2008 Tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pelimpahan Wewenang, Tanggung Jawab, dan Otorisasi.
 
Pelanggaran juga dilakukan PT AKT. Perusahaan tersebut tidak melakukan pembayaran sejak 14 Januari 2011 sampai 31 Juli 2012 dengan jumlah sebesar Rp19.751.760.915 dan USD 4.738.465.64 setara Rp451.663.843.083.20.
 
Direksi PT PPN tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap penjualan BBM nontunai kepada PT AKT, meski diketahui tidak melakukan pembayaran terhadap BBM yang telah dikirimkan. Direksi PT PPN juga tidak berupaya melakukan penagihan. Sehingga PT PPN mengalami kerugian pada saat PT AKT tidak melakukan pembayaran terhadap BBM yang telah diterimanya sejak 2009 sampai 2012.
 
BBM yang belum dibayar PT AKT kepada PT PPN berdasarkan data rekonsiliasi verifikasi tagihan kreditur pada proses PKPU Nomor 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 4 April 2016, sebesar Rp451.663.843.083,20. Berdasarkan data yang disiapkan akuntansi hutang piutang PT PPN, diketahui volume BBM jenis solar yang sudah terkirim ke PT AKT keseluruhannya adalah 154.274.946 liter atau senilai Rp278.590.775.399 dan USD 102.600.314.
 

(ADN)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.