Desember 5, 2022

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI – Digitalisasi roda pemerintahan di daerah akan menjadi model manajemen pemerintahan berbasis data yang kuat di masa mendatang. Sebagai salah satu daerah yang berkomitmen kuat menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kota Kediri sudah mulai menyiapkan peta rencana agar penerapanya sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk itu, Pemkot Kediri menggelar Rapat Koordinasi Persamaan Persepsi Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Ruang Rapat Bappeda, Jumat (11/11/2022). Rakor itu mengundang 37 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Dan Diskominfo Kota Kediri menggandeng tim dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya sebagai narasumber yang bergabung melalui zoom meeting. Ada pun poin yang dipaparkan yakni tentang inventarisir data di masing-masing OPD sehingga bisa terintegrasikan ke SPBE.

Inventarisir data itu untuk mengupdate arsitektur dan peta rencana SPBE Kota Kediri, yang disesuaikan dengan regulasi dan kondisi terkini.

Apip Permana, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri menjelaskan, arsitektur SPBE merupakan perangkat jasa untuk mendeskripsikan integrasi proses data dan informasi, aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE.

Hal itu bisa terwujud apabila ada kepedulian dari semua OPD untuk membangun bersama. “Perlu peta rencana untuk menggambarkan terkait aplikasi SPBE dan bagaimana menerapkannya dalam memberikan informasi – informasi pemerintah kepada masyarakat,” jelas Apip.

Apip menjelaskan, mengumpulkan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Kediri untuk menyamakan persepsi bahwa arsitektur SPBE itu merupakan tanggungjawab bersama. “Masing-masing OPD memiliki indikator, sehingga SPBE akan menjadi sukses apabila semuanya ikut handarbeni (memiliki tanggung jawab),” tambahnya.

Untuk merancang tata kelola SPBE, Diskominfo Kota Kediri telah melakukan berbagai upaya agar semua OPD memiliki komitmen terhadap penerapan SPBE sehingga nilai komulatif SPBE di Pemkot Kediri meningkat. Apip menambahkan, arsitektur SPBE bukanlah tahap akhir melainkan masih ada digitalisasi pemerintahan yang regulasinya sudah dibentuk dalam rancangan undang-undang.

Diharapkan masing-masing PIC OPD bisa menindaklanjuti arahan narasumber sehingga apa yang menjadi harapan bersama yaitu memiliki SPBE yang berkualitas bisa terwujud.

Dijelaskan, dengan nilai SPBE yang tinggi menunjukkan sektor pendidikan ada peningkatan, sektor kemiskinan bisa ditekan, harapan hidup lebih baik. Jika semua poin bagus, otomatis nilai SPBE juga meningkat.

“Setelah kita melewati SPBE dengan baik, ke depan akan ada level yang lebih tinggi yaitu digitalisasi pemerintah. Semua bekerja berdasarkan parameter secara digital karena bisa terukur, akurat dan datanya bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya. *****


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.