Desember 5, 2022

SURYA.CO.ID, NGANJUK – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Nganjuk bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Nganjuk mulai melakukan survey standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di pasar tradisional.

Hal itu dilakukan untuk mendapatkan data yang akan digunakan sebagai dasar usulan penetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Nganjuk tahun 2023.

Kepala Disnaker sekaligus Ketua Dewan Pengupahan Nganjuk, Supiyanto menjelaskan, pihaknya bersama Dewan Pengupahan Nganjuk turun ke Pasar Wage I Nganjuk dalam rangka survey KHL masyarakat Nganjuk. Yakni dengan melakukan pengecekan harga kebutuhan pokok dan konsumsi masyarakat untuk menentukan upah minimum yang akan diusulkan ke Provinsi Jawa Timur.

Dikatakan Supiyanto, penetapan UMK dilakukan setiap tahunnya oleh Gubernur Jatim berdasarkan KHL dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten atau Kota.

“Survey KHL ini penting untuk mengukur daya beli masyarakat. Selain itu sebagai dasar kebijakan Kepala Daerah untuk menentukan upah minimum Kabupaten atau Kota,” kata Supiyanto, Senin (14/11/2022).

Diungkapkan Supiyanto, UMK Kabupaten Nganjuk untuk saat ini senilai Rp 1,97 Juta. Diharapkan ke depan UMK Kabupaten Nganjuk dapat bertambah. Ini karena jika daya beli masyarakat bagus maka tingkat ekonominya juga bagus.

“Dan itu dapat menambah upah minimum Kabupaten Nganjuk tahun depan. Setidaknya UMK dapat naik di atas Rp 2 juta, bahkan bisa lebih pada tahun 2023 mendatang,” ujar Supiyanto.

Sementara Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnaker Nganjuk, Suwanto menambahkan, komponen KHL yang menjadi sasaran survei di Pasar tradisional Kabupaten Nganjuk meliputi makanan, minuman dan sandang atau pakaian.

Selain itu, juga dilakukan survey terkait kebutuhan perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan. “Intinya survey ini dilakukan hanya sebagai bahan atau dasar dan wawasan Bupati Nganjuk dalam mengusulkan UMK ke Gubernur,” kata Suwanto.

Dijelaskan Suwando, ada beberapa faktor yang menjadi perhitungan dalam menetapkan UMK. Di antaranya rata-rata konsumsi masyarakat per kapita, rata-rata jumlah anggota rumah tangga, dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang bekerja, UMK tahun yang berjalan, pertumbuhan ekonomi provinsi serta pertumbuhan inflasi di suatu provinsi.

Selanjutnya, imbuh Suwanto, UMK dihitung berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga muncul Batas Atas dan Batas Bawah UMK. “Dan usulan UMK tidak boleh melebihi batas atas UMK. Kalau melebihi maka terpaksa memakai UMK yang lama,” tutur Suwanto. *****


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.