November 26, 2022

SURYA.CO.ID, SIDOARJO – Pembebasan bersyarat menjadi materi yang paling banyak dipertanyakan oleh warga. Mulai pemahaman tentang pembebasan bersyarat, bagaimana cara untuk bisa dapat, hingga administrasi apa yang dibutuhkan agar bisa bebas bersyarat dari pusat pembinaan atau penjara.

Seperti ketika pihak Lapas Sidoarjo menggelar layanan inovasi pemasyarakatan masuk desa (SiPemuda) di Kantor Desa Gedangan, Senin (7/11/2022). Banyak sekali warga yang bertanya tentang pembebasan bersyarat bagi warga binaan atau narapidana.

Salah satunya adalah Joko, yang memantik diskusi terkait alur dan tata cara pemberian hak pembebeasan bersyarat. Ia bertanya persyaratan administrastif yang perlu disiapkannya agar anaknya yang sedang menjalani masa pembinaan di lapas bisa mendapatkan hak pembebasan bersyarat.

“Kami ini masih belum sepenuhnya paham terkait syarat yang harus kami penuhi, padahal kami juga ingin segera bertemu dengan anak kami,” kata Joko kepada petugas lapas di acara tersebut.

Curhatan pria 63 tahun ini disambut gemuruh warga lain. Seolah pernyataan Joko mewakili perasaan warga lainnya.

Kepala Lapas Sidoarjo, Teguh Pamuji mengatakan bahwa layanan SiPemuda menjadi upaya untuk semakin mendekatkan layanan lapas ke masyarakat. Karena selama ini, masyarakat masih bingung dengan hak-hak keluarganya yang sedang menjalani pembinaan. Yaitu hak dasar dan hak bersyarat.

“Untuk hak dasar selama ini tidak ada masalah, namun untuk hak bersyarat, masih banyak masyarakat yang kebingungan untuk melengkapi persyaratannya,” jelas Teguh.

Hak bersyarat yang dimaksud adalah pemberian remisi, asimilasi hingga pembebasan bersyarat. Selama ini masyarakat harus bolak-balik ke lapas hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan yang diminta.

“Padahal selama ini berkas yang dipersyaratkan banyak bersinggungan dengan pemerintah desa, jadi kami hadir di sini, tujuannya agar bisa sekaligus berkolaborasi menyelesaikan persoalan warga,” urainya.

Teguh mencontohkan seperti Surat Jaminan Keluarga yang berisi kesediaan untuk menerima warga binaan kembali ke masyarakat, memerlukan persetujuan dari kepala desa. Dan agar masyarakat tidak bolak-balik ke lapas dan kelurahan, SiPemuda hadir agar persyaratannya bisa diselesaikan lebih cepat dan efisien.

“Sekarang mumpung ada kami, baik lapas maupun pemerintah desa, jadi persyaratan bisa diselesaikan dengan cepat di sini, saat ini juga,” tambah Teguh.

Sementara Kades Gedangan, Saiful sangat mengapresiasi program SiPemuda. Menurutnya, pihaknya jadi mengetahui warganya yang selama ini menjalani pembinaan di lapas. “Dari 28 orang, ternyata 90 persen tersangkut kasus narkoba, ini menjadi catatan tersendiri bagi kami,” ujar Saiful.

Menurutnya, pihak desa akan menjadikan data tersebut sebagai acuan pembuatan kebijakan di tahun depan. Yaitu dengan menggencarkan sosialisasi maupun upaya pencegahan peredaran gelap narkoba. *****


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.