Desember 4, 2022

Jenewa: Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly memaparkan laporan pembangunan nasional di bidang HAM Indonesia selama lima tahun terakhir dalam Persidangan Universal Periodic Review (UPR) Indonesia, di Markas PBB, Jenewa, Swiss, Rabu, 9 November 2022. Isu-isu seperti hukuman mati dan Papua menjadi perhatian.
 
Menurut Menteri Yasonna, masalah hukuman mati memang ada yang meminta moratorium hukuman mati dan ada beberapa negara yang mengangkat isu ini, khususnya negara-negara dari Eropa.
 
“Saya menyampaikan bahwa hukuman mati adalah hukuman positif kita saat ini. Dan kita akan mengeluarkan undang-undang pidana baru buatan bangsa sendiri, buatan anak-anak Indonesia, di mana kita mencari win-win solution, jalan tengah tentang hukuman mati,” ujar Menteri Yassona dalam keterangan pers virtual pada Rabu 9 November 2022.


“Kalau undang-undang ini kita sahkan -,kita harapkan akhir tahun ini bisa kitasahkan,- dan kita sudah melakukan roadshow ke mana-mana, ke berbagai daerah bertemu dengan stakeholders untuk sosialisasi, termasuk di dalamnya hukuman mati.Hukuman mati nanti adalah hukuman alternatif. Kalo di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kan dia salah satu hukuman pokok,” ujarnya.
 

Tetapi di dalam kuhp yang nanti (baru) itu adalah alternative punishment. Namun dengan catatan  kalaupun pada akhirnya untuk severe crime, heinous crime (kejahatan buruk) diterapkan hukuman mati, dapat dievaluasi setelah 10 tahun. Kemudian yang menjalani hukuman tentunya mendapat rekomendasi dari berbagai pihak. Termasuk juga Selama menjalani hukuman berbuat baik, itu dapat diperingan hukumannya menjadi hukuman seumur hidup atau 20 tahun.
 
“Jadi ini jalan tengah yang kita buat, karena jangankan kita di negara-negara seperti di Amerika Serikat di beberapa negara bagian masih menerapkan hukuman mati. Jadi kita ambil middle ground karena perdebatannya bukan hanya di pemerintah tetapi juga di DPR. Jika nantinya anggota DPR yang mempertahankan hukuman mati, diharapkan jalan tengah ini bisa diterima,” imbuhnya.
 
Isu Papua juga diangkat dalam UPR ini. Namun justru kita melihat tadi bukan dari Vanuatu.Vanuatu tidak terlalu kencang, ada beberapa negara yang mengemukakan tentang indigenous peoples atau warga pribumi.
 
Memang ada yang menyampaikan agar kasus pelanggaran HAM termasuk kasus terakhir yang mutilasi dianggap serius,” ucap Yasonna.
 
Yasonna menambahkan,seperti diketahui kasus di Paniai saat ini sedang dalam proses sidang. Jaksa penutut yang ikut menyidangkan kasus itu, ikut serta menjadi anggota delegasi ke Jenewa. Bahkan menyampaikan jawaban mengenai beberapa isu HAM.
 
Jadi Yasonna bersama delegasi sampaikan bagaimana pemerintah sudah melakukan pembangunan di Papua. Yang dilakukan pendekatan ekonomi, pendekatan kemitraan dan lain-lain
 
“Secara keseluruhan kita tidak terlalu mendapat catatan-catatan.Sebagian besar berupa rekomendasi bahwa ada poin-poin yang disebutkan tadi. Nanti ini kita tabulasi dan dibawa ke Indonesia. Kami akan kumpul seluruh stakeholders, kementerian, lembaga, untuk Menyusun Langkah-langkah apa yang akan dilakukan.
 
“Termasuk rekomendasi apa yang dlakukan dan rekomendasi kita tolak. Ini lazim dilakukan,” menurut Yasonna.
 
Satu hal yang membanggakan, proses UPR Indonesia mendapat sambutan hangat, karena tim yang dikirim adalah termasuk tim yang kuat dan besar. Kehadiran Menteri Yasonna pun menunjukkan keseriusan pemerintah dalam UPR ini. Indoneia dianggap menggugah.
 
Sementara Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Febrian Ruddyard menambahkan bahwa upaya Indonesia mendapat apresiasi, bahkan dari kantor KT HAM.
 
“Dari vice president yang memimpin pertemuan menyebut delegasi Indonesia menjawab dengan sangat detail. Juga kehadiran pak Menteri merupakan nilai tambah yang sangat luar biasa dan menunjukkan komitmen dari pemerintah Indonesia,” pungkas Dubes Febrian.
 

(FJR)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.