Desember 8, 2022

PRT tanpa perlindungan hukum karena tidak dikategorikan sebagai pekerja/buruh dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mereka rentan menerima perlakuan diskriminatif dan tindakan kekerasan dari majikan. Tidak seperti buruh dalam hubungan industrial, PRT sama sekali tidak mendapatkan upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum provinsi, kota, atau kabupaten.

Ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Akan tetapi, peraturan itu belum sepenuhnya menjadi pintu masuk bagi sekitar 4,2 juta pekerja rumahan mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak.

Pada mulanya PRT itu berharap agar DPR menginisiasi kelahiran Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Sudah 18 tahun DPR menabur janji manis, sejak RUU PPRT diajukan pada 2004.

Periode DPR 2009-2014, RUU PPRT masuk prioritas setiap tahunnya. Komisi IX DPR pada 2010-2011, melakukan riset di 10 kabupaten/kota. Pada 2012, Komisi IX melakukan uji publik di tiga kota dilanjutkan dengan studi banding ke Afrika Selatan dan Argentina. RUU itu pun menguap tanpa meninggalkan jejak.

Kemudian, DPR periode 2019-2024 memasukkan lagi RUU PPRT ke prolegnas pada 2020. Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 1 Juli 2020 mestinya menjadi tonggak sejarah.

Pada saat itu sebanyak tujuh fraksi, yaitu Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP, menyetujui RUU PPRT dengan sejumlah catatan. Sementara itu, Fraksi Partai Golkar memberikan catatan dan menyerahkan keputusan kepada forum rapat Baleg DPR. Namun, Fraksi PDIP meminta RUU PPRT ditunda lebih dahulu.

Meski putusan rapat Baleg DPR menyebut hasil penyusunan RUU PPRT diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Musyawarah (Bamus) DPR menjegal RUU itu untuk dibawa ke rapat paripurna hingga saat ini.

Ketika DPR gagal memberikan harapan, lima pekerja rumahan pun mencoba langkah konstitusional lainnya. Mereka mengajukan uji materi UU 13/2003 ke Mahkamah Konstitusi pada 1 Agustus 2022. Kelima pemohon itu ialah Muhayati, Een Sunarsih, dan Dewiyah yang tinggal di Jakarta serta Kurniyah dan Sumini yang tinggal di Cirebon.

Para pemohon menguji Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 UU Ketenagakerjaan yang mengatur definisi hubungan kerja. Pasal 1 angka 15 menyebutkan hubungan kerja ialah hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Pasal 50 berbunyi, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Lewat perkara Nomor 75/PUU-XX/2022, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Hubungan kerja adalah hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah’.

Begitu juga dengan Pasal 50, mereka memohon MK menyatakan pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja/buruh’.

Hingga kini persidangan di MK masih berlangsung. Andai saja DPR mengesahkan RUU PPRT, tidak perlu ada uji materi di MA atas UU Ketenagakerjaan. Draf RUU PPRT yang disepakati di Baleg sudah memadai untuk melindungi pekerja rumahan.

RUU yang terdiri atas 34 pasal itu secara eksplisit mendefinisikan hubungan kerja adalah hubungan sosiokultural PRT dengan pemberi kerja berdasarkan kesepakatan dan/atau perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencantumkan unsur pekerjaan, perintah, upah, serta hak dan kewajiban (Pasal 1 angka 3 RUU PPRT).

Pasal 11 RUU PPRT menyebut hak PRT, yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, bekerja pada jam kerja yang manusiawi, mendapatkan cuti sesuai dengan kesepakatan PRT dan pemberi kerja, serta mendapatkan upah dan tunjangan hari raya sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja.

Selain itu, mendapatkan jaminan sosial kesehatan sebagai penerima bantuan iuran, mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan kesepakatan dengan pemberi kerja, dan mengakhiri hubungan kerja apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian kerja.

Wilayah kerja PRT selama ini bersifat domestik dan privat sehingga tidak ada kontrol dan pengawasan pemerintah. Pantas saja PRT yang juga disebut sebagai pekerja serbet itu dianggap sebagai warga negara kelas dua. Mereka ada tanpa perlindungan hukum yang memadai dari negara, nasib mereka pun seperti serbet yang digantung di dapur.

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.