Desember 8, 2022

Jakarta: Pemerintah resmi mengalihkan siaran televisi analog ke televisi digital atau analog switch off (ISO) pada 3 November 2022. Namun, sejumlah masalah masih dihadapi di antaranya sebagian masyarakat mengaku belum mendapatkan sosialisasi hingga kesulitan mendapatkan Set Top Box (STB).
 
Pakar dan dosen Ilmu Komunikasi Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Rahayu, berpendapat migrasi dari TV analog ke TV digital diperlukan. Alasannya, pertama, dengan jumlah spektrum frekuensi digital yang berlipat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyelenggarakan penyiaran, terutama penyiaran komunitas dan penyiaran publik yang selama ini cenderung terabaikan.
 
Rahayu mengatakan pemanfaatan ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang mengatur alokasi frekuensi untuk jenis penyiaran tersebut. Kedua, dalam konteks masyarakat majemuk dan demokrasi, migrasi ke digital memberikan ruang lebih luas bagi munculnya diversity of content, diversity of perspectives, dan diversity of ownership.


“Tv-tv yang ada sudah terlanjur dikuasai oleh sejumlah konglomerat media tidak bisa diharapkan lagi. Perlu kehadiran tv-tv ‘baru’ yang dapat menyajikan konten yang lebih beragam, kreatif, dan mendidik,” ujar Rahayu dikutip dari laman ugm.ac.id, Selasa, 8 November 2022.
 
Dia mengakui hal ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang menjamin hadirnya pemain-pemain baru di pertelevisian Indonesia. Ketiga, menyangkut jumlah spektrum frekuensi yang banyak memungkinkan dimanfaatkan untuk mengembangkan atau meningkatkan layanan komunikasi bencana.
 
“Seperti di Jepang, komunikasi terkait mitigasi bencana memanfaatkan penyiaran televisi untuk dapat menjangkau masyarakat luas,” sebut dia.
 
Ketua Prodi Magister Ilmu Komunikasi Fisipol UGM ini menyebut ada sejumlah keuntungan perpindahan siaran TV analog ke TV digital dan sebaliknya. Dia menjelaskan dengan jumlah spektrum frekuensi digital sangat banyak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyiaran.
 
Rahayu menuturkan kondisi ini berbeda dengan frekuensi analog selama ini yang tidak mampu memenuhi permintaan pendirian TV baru. Dia mengatakan migrasi ke digital juga memunculkan usaha-usaha baru yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
 
Industri terkait ini antara lain pengelolaan multipleksing, produksi set-top-box, pesawat TV digital, content provider, dan lain-lain. Kemudian kualitas siaran TV digital, dalam arti kualitas audio-visual jauh lebih bagus dibanding TV analog.
 
“Bagaimanapun migrasi ke TV digital menawarkan lebih banyak variasi konten dan layanan komunikasi lainnya di luar penyiaran. Bagi pemerintah, migrasi ke TV digital juga berpotensi meningkatkan pendapatan nasional,” kata dia.
 
Rahayu mengingatkan apabila perencanaan migrasi tidak dilakukan dengan hati-hati, masyarakat akan kehilangan hak dapat mengakses siaran TV. Hal ini bisa terjadi terutama bila infrastruktur TV digital belum siap dan pengelola TV analog belum mengadopsi teknologi digital, serta masyarakat belum mampu menyediadan perangkat yang dapat mengakses TV digital.
 
“Migrasi memberikan beban investasi yang besar bagi penyelenggara TV analog, terutama tv-tv lokal. Pengelolan TV lokal merasa terbebani karena sewa mux mahal, sementara pendapatan terbatas. TV lokal juga tidak sepenuhnya merasa aman karena mereka bergantung pada pengelolan mux untuk dapat bersiaran,” papar dia.
 
Rahayu menilai saat ini edukasi yang diterima publik cenderung terkait dengan perihal teknis, misalnya penggunaan set-top-box untuk dapat mengakses TV digital. Dia menilai pengetahuan tentang TV digital dan apa itu migrasi ke digital masih belum merata.
 
Dia mengatakan sosialisasi masih perlu dilakukan intensif. Pengetahuan ini penting agar masyarakat benar-benar siap menghadapi migrasi.
 
Rahayu menyebut masyarakat perlu tahu rencana pemerintah dalam memanfaatkan spektrum frekuensi yang ditinggalkan ketika TV analog berpindah ke TV digital.
 
“Migrasi berpotensi menghadirkan keragaman konten dan sebagainya. Namun, ketika mux sebagian besar dikuasai oleh tv-tv ‘Jakarta’ atau tv-tv yang menjadi jaringannya, masyarakat perlu tahu kemungkinan hal ini tidak akan bisa hadir,” jelas dia.
 
Rahayu menyebut secara teknis masyarakat perlu memahami memanfaatkan TV digital, terlebih ada banyak channel dan layanan komunikasi yang akan hadir. Dia mengatakan literasi media sangat penting untuk meningkatkan daya kritis masyarakat dalam berhadapan dengan konten media.  
 
Rahayu menyebut tidak ada cara lain bagi masyarakat untuk membeli set-top-box atau pesawat TV yang dapat mengakses TV digital untuk mendapatkan akses TV digital. “Saya berharap masyarakat juga perlu aktif dan kritis dalam menyikapi konten TV digital agar tercipta kualitas penyiaran yang semakin baik,” ucap dia.
 
Rahayu menilai pada dasarnya masyarakat siap dengan migrasi TV digital. Bahkan, mereka membeli set-top-box mandiri dan tidak bergantung pada sumbangan. Sayangnya, ketersediaan set-top-box di pasaran tidak selalu ada, kalaupun ada tidak sesuai dengan standard set-top-box yang ditetapkan oleh Kominfo.
 
Rahayu menyebut pemerintah perlu memecahkan persoalan ini. Sebab, belum sepenuhnya masyarakat berhak mendapatkan set-top-box bisa mendapatkannya. Persoalan disktribusi set-top-box masih menjadi persoalan.
 
“Harapan kita pemerintah perlu memastikan distribusi set-top-box menjangkau masyarakat yang memerlukan. Pemerintah perlu membantu penyelenggara TV lokal dan TV komunitas untuk dapat migrasi ke TV digital. Bantuan atau subsidi perlu diberikan untuk dapat menjaga eksistensi mereka. Selain itu, pemerintah juga perlu terus mengembangkan infrastruktur agar siaran TV digital dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” ujar dia.
 

 

(REN)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.