Desember 5, 2022

Jakarta: Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto menilai kasus dugaan korupsi perjanjian jual beli bahan bakar minyak (BBM) nontunai antara Pertamina Patra Niaga (PT PPN) dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) periode 2009-2012 terindikasi politis. Pasalnya, kasus sudah sejak lama terjadi dan baru diusut jelang pemilihan umum (pemilu).
 
“Lebih tepatnya indikasi (politis),” kata Bambang kepada Medcom.id, Jumat, 11 November 2022.
 
Dia enggan mengatakan mengandung unsur politik. Sebab, harus dipastikan dengan sejumlah bukti. Dia juga tidak mau memastikan kasus yang terjadi 2012 atau era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sengaja dibuka kembali menjelang Pemilu 2024.


“Persoalan sengaja atau tidak tentunya susah untuk membuktikan, tetapi indikasi ke arah sana tentu ada. Membuktikan persoalan waktu membuka kasus atau membiarkan kasus itu tentunya tak bisa lepas dari indikasi politik,” ungkap Bambang.
 
Namun, Bambang mengatakan terlepas dari kasus tersebut belum kedaluarsa, polisi menyelidiki salah satunya karena bertugas langsung di bawah presiden. Tak ada lembaga kontrol yang kuat di Korps Bhayangkara, sehingga mempertanyakan akuntabilitas kepolisian berarti juga mempertanyakan pertanggung jawaban presiden terkait penegakan hukum.
 
“Kewenangan yang super besar yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (tentang Polri) memungkinkan polisi bisa memeriksa atau melakukan penyelidikan pada siapa saja yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum,” kata Bambang.
 
Kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, namun belum ada penetapan tersangka. Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri masih mengumpulkan bukti untuk mencari sosok yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.
 
“Nanti setelah penetapan tersangka akan release lagi sebagai update. Secepatnya dijadwalkan (gelar perkara penetapan tersangka),” kata Dirtipidkor Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo kepada Medcom.id.
 
Dittipidkor Bareskrim Polri menggeledah tiga lokasi pada Rabu, 9 November 2022. Tujuannya dalam rangka mencari barang bukti dan atau alat bukti lain, guna membuat terang perkara.
 
Ketiga lokasi itu ialah Kantor Pusat PT Pertamina Patra Niaga yang beralamat di Gedung Wisma Tugu II JL. HR. Rasuna Said, Kavling C7-9, Kuningan, RT.3/RW.1, Karet, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan. Lalu, Kantor PT Pertamina Patra Niaga pada Ruang Informasi Teknologi (IT) yang beralamat di Gedung Sopo Del Tower Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan. Terakhir, Kantor PT Asmin Koalindo Tuhup yang berada di Menara Merdeka yang beralamat di Jln. Budi Kemuliaan 1 No. 2, Jakarta Pusat.
 
Polisi menyita sejumlah barang bukti, salah satunya barang elektronik, laptop, enam handphone (HP), dan beberapa dokumen. Data dari server dan barang bukti elektronik akan diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri. Termasuk enam HP karena dalam kondisinya mati.
 
Penyitaan barang bukti itu guna mencari dokumen transaksi keuangan dan bukti-bukti aliran transaksi keuangan. Kemudian, mencari barang bukti elektronik yang terkait dengan korespondensi para pihak. Lalu, mencari barang bukti elektronik yang terkait dengan transaksi jual beli BBM secara non tunai dan transaksi pembayaran, serta dokumen-dokumen terkait lainnya.
 
Dugaan korupsi yang terjadi antara PT PPN dan AKT berupa perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Tindakan itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp451.663.843.083,20.
 


Kronologi kasus

Kasus berawal pada 2009 sampai 2012 saat PT PPN melakukan perjanjian jual beli BBM secara non tunai dengan PT AKT yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran PT PPN dengan Direktur PT AKT. Proses pelaksanaan kontrak, yakni pada 2009 sampai 2010 mengirim BBM dengan volume 1.500 kiloliter (KL) per bulan.
 
Kemudian pada 2010 sampai 2011 PT PPN menambah volume pengiriman menjadi 6.000 KL per bulan (Addendum I). Selanjutnya, pada 2011 sampai 2012 PT PPN menaikkan volume menjadi 7.500 KL per pemesanan (Addendum II).
 
Dalam tahap pengeluaran BBM, Direktur Pemasaran PT PPN melanggar batas kewenangan atau otorisasi untuk penandatanganan kontrak jual beli BBM yang nilainya di atas Rp50 miliar. Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Patra Niaga Nomor: 056/PN000.201/KPTS/2008 Tanggal 11 Agustus 2008 tentang Pelimpahan Wewenang, Tanggung Jawab, dan Otorisasi.
 
Pelanggaran juga dilakukan PT AKT. Perusahaan tersebut tidak melakukan pembayaran sejak 14 Januari 2011 sampai 31 Juli 2012 dengan jumlah sebesar Rp19.751.760.915 dan USD4.738.465.64 setara Rp451.663.843.083.20.
 
Direksi PT PPN tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap penjualan BBM non tunai kepada PT AKT, meski diketahui tidak melakukan pembayaran terhadap BBM yang telah dikirimkan. Direksi PT PPN juga tidak berupaya melakukan penagihan. Sehingga PT PPN mengalami kerugian pada saat PT AKT tidak melakukan pembayaran terhadap BBM yang telah diterimanya sejak 2009 sampai 2012.
 
BBM yang belum dibayar PT AKT kepada PT PPN berdasarkan data rekonsiliasi verifikasi tagihan kreditur pada proses PKPU Nomor 07/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 4 April 2016, sebesar Rp451.663.843.083,20. Berdasarkan data yang disiapkan akuntansi hutang piutang PT PPN, diketahui volume BBM jenis solar yang sudah terkirim ke PT AKT keseluruhannya adalah 154.274.946 liter atau senilai Rp278.590.775.399 dan USD102.600.314.
 

(END)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.