November 26, 2022

SURYA.CO.ID, MADIUN – Dewan pengupahan Kabupaten Madiun telah beberapa kali menggelar rapat pleno untuk menentukan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun, Heru Kuncoro mengatakan, dari hasil rapat tersebut disepakati bahwa besaran UMK tahun 2023 naik.

Sayangnya Heru belum bisa menyebutkan besaran kenaikan UMK tersebut karena masih menunggu tanda tangan Bupati Madiun, Ahmad Dawami. “Kita sudah beberapa kali rapat untuk penetapan UMK. Sudah ada rumusnya, berdasarkan PP Nomor 36 ditentukan data-datanya, apa saja yang dimasukkan dalam rumus tersebut,” kata Heru, Kamis (17/11/2022).

Rapat penentuan kenaikan UMK tahun 2023 tersebut sudah melibatkan berbagai pihak, mulai serikat pekerja, Apindo, akademisi, BPS, Disnaker Kabupaten Madiun, dan Sekda Kabupaten Madiun.

Sementara Ketua Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR), Aris Budiono memperkirakan usulan kenaikan UMK Kabupaten Madiun tidak akan jauh berbeda dengan usulan yang diteken oleh Wali Kota Madiun, Maidi yaitu 7,38 persen.

Menurut Aris, besaran kenaikan tersebut sangat tidak layak, mengingat kebutuhan hidup terus meningkat terutama kenaikan harga BBM yang berdampak pada sektor ekonomi yang lain. “Kenaikan harga BBM saja 30 persen, seharusnya minimal kenaikan upah tahun 2023 juga 30 persen, bahkan lebih,” kata Aris.

Buruh, menurutnya, adalah ujung tombak dari perusahaan yang seharusnya mendapatkan kesejahteraan yang layak sehingga perusahaan seharusnya tidak ragu untuk menaikkan upah buruh. “Masalahnya, pabrik inginnya selalu untung sebesar-besarnya. Kalau ada kenaikan upah buruh selalu bilang rugi tetapi kenyataannya buka cabang di mana-mana,” lanjutnya.

Ia mengingatkan, harga sabun mandi, telur, daging ayam, beras, dan kebutuhan pokok lainnya di Madiun sama dengan Kota Surabaya. Begitu juga produk yang dikeluarkan oleh pabrik di Madiun, juga berorientasi untuk dibawa seperti Surabaya. “Tetapi kenapa upahnya sangat jauh berbeda, kesenjangannya sangat jauh,” tambah Aris.

Untuk itu, Aris yakin pihak investor akan mampu membayar upah buruh di Madiun jika dinaikkan 30 persen bahkan lebih. Jikapun ada PHK (pemutusan hubungan kerja) massal, hal tersebut merupakan bentuk kelemahan pemerintah yang tidak bisa melindungi para buruh. “Sehingga pihak pabrik bisa semena-mena dan kapanpun memecat buruh tanpa konsekuensi apapun,” tegasnya. ****


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.