Desember 6, 2022

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kediri menggelar Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang digelar secara bertahap sejak, Senin (7/11/2022).

Hal ini tertuang dalam Peraturan Mendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko e-KTP Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Kegiatan ini dihadiri total 200 peserta terdiri Camat, Lurah, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Direktur Rumah Sakit di Kota Kediri, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Kediri, serta Kepala KUA di Kota Kediri.

Bagus Alit, Sekretaris Daerah Kota Kediri menjelaskan, Sosialisasi IKD sangat penting untuk menambah pengetahuan bagi institusi masyarakat yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mendukung pendataan penduduk non permanen.

“Dengan adanya identitas kependudukan digital, masyarakat tidak hanya bergantung pada kartu tanda penduduk dalam bentuk fisik saja. Namun ada alternatif lain yang juga sah yaitu dengan menunjukkan kode QR yang ada di Aplikasi Identitas Kependudukan Digital,” kata Bagus.

Identitas kependudukan digital sangat penting untuk diterapkan karena dapat mempersingkat proses verifikasi diri, mencegah duplikasi akun, dapat meminimalkan pencurian data, mudah melacak individu yang melakukan kegiatan ilegal, serta memiliki kontrol pembagian data.

“Pada intinya penerapan identitas digital memungkinkan untuk terwujudnya sistem identifikasi yang terintegrasi dan bisa merangkul seluruh individu secara global,” jelasnya.

Sementara Syamsul Bahri, Kepala Dispendukcapil Kota Kediri menjelaskan, dalam sosialisasi dipaparkan materi tentang pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, kaidah penulisan nama pada dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk non-permanen.

Selain itu praktik mengoperasikan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang dapat diunduh khusus pengguna Android.Syamsul berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan tentang pelayanan administrasi kependudukan.

Sehingga dapat menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya dokumen administrasi kependudukan.
“Dengan adanya pendataan penduduk non-permanen dapat tersedia data penduduk non-permanen dan bisa memberikan gambaran kondisi dan perkembangan penduduk non-permanen di Kota Kediri,” tandasnya. *****


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.