Desember 8, 2022

SURYA.CO.ID, PAMEKASAN – Pergunjingan yang bergulir setelah Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam memutasi Sekda, Totok Hartono beberapa waktu lalu, dinilai mulai mengarah pada potensi konflik yang tidak sehat. Karena itu, masyarakat Pamekasan diminta segera menghentikan polemik soal mutasi tersebut, dan sebaliknya bupati menebusnya dengan cara melakukan evaluasi pada kinerja jajaran OPD di bawahnya.

Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Pusat Penelitian dan Pengembangan Madura (LP3M), Suroso kepada SURYA, Minggu (20/11/2022). Seperti diketahui, bupati menggeser Totok dari jabatan sekda ke Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pamekasan, serta memutasi Kepala Inpektorat Pamekasan, Mohammad Alwi, menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pamekasan.

Meski kemudian keputusan mutasi itu memunculkan komentar miring, Suroso menilai Bupati Pamekasan memiliki rencana lain yang lebih bagus untuk kepentingan Pamekasan ke depan. “Kami kira, sebelum memutasi kedua pejabat penting ini, bupati sudah memiliki calon penggantinya yang luar biasa dan lebih mumpuni dari keduanya,” ujar Suroso.

Menurut Suroso, bupati merupakan orang yang cerdas, hebat dan konseptor. Sehingga jauh sebelum melakukan mutasi, bupati sudah mempertimbangkan betul secara matang. Mempelajari terlebih dulu dan menyiapkan calon pengganti sekda dan Inspektorat yang lebih bagus.

Maka dengan kemampuannya, ketika nanti menempatkan pengganti yang definitif, bupati akan melakukan proses, mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan aturan.

Hanya saja, lanjut Suroso, untuk menunjang kinerja bupati yang tinggal satu tahun, bupati disarankan segera mengevaluasi kinerja semua OPD. Sebab menurut pengamatannya, selama ini terdapat beberapa OPD di Pamekasan yang kompetensinya tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

“Untuk mengetahui mana saja OPD yang dinilai kinerjanya kurang bagus, cukup mudah. Dengan melihat berapa besar serapan anggaran dan bagaimana hasil programnya. Untuk urusan ini, kami kira Pak Bupati sudah lebih paham. Ini yang perlu dilakukan melengkapi OPD yang kompeten dan jangan sampai nanti bupati menempatkan orang-orang yang tidak kompeten dan tidak memiliki pengalaman,” tegas Suroso.

Dijelaskan, pihaknya menemukan sejumlah OPD yang tidak kompeten dan tidak sesuai tupoksinya. Hal ini berdampak bagaimana OPD itu bisa bekerja dengan baik. Apalagi di antara OPD itu ada yang hanya sekadar menjadi kepala dinas, tetapi dalam bekerja tidak profesional.

Ditegaskan Suroso pula, pihaknya menyarankan perlunya bupati memperhatikan penataan OPD yang lebih cermat dan teliti. Terutama OPD yang bersifat teknis. Seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD. Karena tidak mungkin pejabat dengan latar belakang sarjana sosial, lalu menduduki jabatan teknis.

“Begitu juga, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Memang yang menjabat, harus orang yang berlatar sarjana pendidikan dan mempunyai pengalaman sebagai tenaga pendidik dan mengelola pendidikan,” pungkas Suroso. *****


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.