Desember 5, 2022

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA – Wakil Menteri Tenaga Kerja RI, Afriansyah Noor bertemu Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Rabu (16/11/2022). Bertemu di Balai Kota Surabaya, pertemuan ini berlangsung dua pekan sebelum batas waktu penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK), 30 November mendatang.

Ditemui seusai acara, Wakil Menteri Tenaga Kerja RI, Afriansyah Noor tidak membahas secara spesifik soal UMK. Namun, ia menegaskan komitmen kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemda untuk kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, sejumlah program Kemenaker RI akan bersinergi dengan Pemkot Surabaya. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi melalui padat karya dan UMKM. Apabila dapat bersinergi, ia optimistis akan berdampak baik untuk kesejahteraan masyarakat. “Kami harap program dari kemenaker bisa disupport penuh oleh Pak Wali Kota,” kata Afriansyah dikonfirmasi seusai acara.

Di sisi lain, Wali Kota Eri Cahyadi memastikan Pemkot Surabaya akan berkolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Program yang dikolaborasikan di antaranya adalah padat karya dan pelatihan mandiri. “Alhamdulillah, ada banyak program terkait dengan padat karya yang bisa kita kolaborasikan bersama kemenaker. Terutama, soal pelatihan mandiri,” kata Cak Eri.

Saat ini, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk menyiapkan data dan rencana anggaran untuk UMKM di tahun 2023. Harapannya, program ini akan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM dari bidang permodalan, produksi, hingga pemasaran.

Terutama, dalam hal pelatihan produksi. Sehingga, produsen maupun konsumen UMKM mendapatkan jaminan pasar dengan barang berkualitas. “Kami meminta bantuan pelatihan mandiri untuk padat karya. Dengan seperti itu, maka programnya Pak Wamen akan klop dengan programnya pemkot, kalau ini disinergikan akan menjadi luar biasa,” katanya.

Pelatihan mulai dilaksanakan pada tahun 2022. Setelah pelatihan, program yang telah disinergikan itu bisa segera dijalankan pada 2023 mendatang. “Inilah yang namanya pembangunan kerakyatan dan kebangsaan, harus in line (segaris) dengan program pemerintah pusat dan pemerintah kota/daerah,” sebutnya.

Untuk diketahui, bulan ini menjadi batas waktu penetapan UMP dan UMK. Sebelumnya, Dewan Pengupahan Nasional telah mencapai beberapa kesepakatan terkait Upah Minimum 2023, termasuk penetapan untuk UMP dilakukan paling lambat 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

Saat ini, besaran UMK Surabaya tahun 2022 sebesar Rp 4.375.479. Besaran UMK itu naik Rp 75.000 atau 1,74 persen dibanding tahun sebelumnya atau tahun 2021 yang mencapai Rp 4.300.479. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga, Wali Kota Eri Cahyadi telah menyiapkan program padat karya. Harapannya, pendapatan dalam satu keluarga bisa terangkat, di samping melalui UMK. *****


Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.